Kategori: Ekonomi
-
BPK Rekomendasikan Bupati Halbar Untuk Berikan Sanksi
IndonesiaBicara-Jailolo, (13/11/11). Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan unsur ketidakpatuhan dan kecurangan atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) per tanggal 5 Agustus 2011. Penanggungjawab Pemeriksaan BPK RI Propinsi Maluku Utara, M Yusuf menyatakan ada beberapa hal yang perlu diungkapkan atas Laporan Keuangan Pemda Halbar hasil audit BPK beberapa waktu yang […]
-
Dibentuk Tim Khusus Untuk memastikan Target 2,5 Persen Penurunan Kemiskinan Pertahun
IndonesiaBicara-Lombok Utara, (12/11/11). Sebagai langkah konkret untuk menanggulangi serta mengejar target 2,5 persen pengurangan angka kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara membentuk Tim Khusus Penanggulangan Kemiskinan, sebagai wadah koordinasi lintas sektoral yang akan menindaklanjuti berbagai program penanggulangan dan masalah kemiskinan yang saat ini mencapai 45 persen dari total sebanyak 210 jiwa warga Lombok Utara. Tim […]
-
Pemilik Lahan Ancam Akan Kembali Blokir Bandara Emalamo
IndonesiaBicara, Kepulauan Sula, (31/10/11). Para pemilik lahan disekitar Bandara Emalamo mendesak Tim dari Propinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan. Apabila dalam waktu dua bulan belum juga ada tindakan nyata, maka para pemilik lahan tidak akan segan untuk melakukan pemblokiran kembali terhadap Bandara Emalamo. Menurut Kepala Desa Umalayo, Sahrudin, para pemilik lahan […]
-
Kades Tidak Segera Diberhentikan, Warga Segel Kantor Desa
IndonesiaBicara-Lombok Utara, (29/10/11). Lambatnya keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengenai kedudukan Kepala Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan yang diduga melakukan korupsi dana desa dan beberapa keputusannya yang dianggap semena-mena membuat warga geram dan menyegel Kantor Desa setempat. Sekitar pukul 08.30 Wita, Kepolisian dari Polsek Bayan dibantu Koramil Bayan yang telah mengetahui rencana kedatangan warga […]
-
Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 Sekarang Juga
IndonesiaBicara-Surabaya, (27/10/11). Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, BEM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melakukan aksi damai di perempatan jalan depan Hotel Sahid Surabaya (27/10). Dalam aksinya, peserta aksi membagi-bagi bunga kepada masyarakat dan pengguna jalan. Yohanes, Sekretaris BEM UWKS mengatakan, BEM UWKS membagi-bagikan bunga sebagai ajakan bagi seluruh masyarakat Surabaya untuk memunculkan semangat dan rasa […]
-
Buruh Tolak Penutupan Ekspor Rotan
Indonesiabicara-Makassar, (27/10/11). Sejumlah massa dari Solidaritas Buruh dan Petani Rotan Sulawesi (SBPRS) melakukan aksi unjukrasa mendesak agar ekspor rotan tidak ditutup dan menuntut kepada Presiden Republik Indonesia agar segera memberhentikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jika Tetap Bersikukuh Menutup Ekspor Rotan. Menurut mereka dengan menutup ekspor Rotan, sama dengan halnya membunuh sedikitnya 5 juta petani rotan […]
-
Puluhan Massa Tuntut Kejelasan Kasus Obat Kadaluarsa
IndonesiaBicara-Palembang, (26/10/11). Puluhan massa dari Komite Masyarakat Untuk Transparansi Anggaran (Komasta) Sumsel, sekitar pukul 10.30 WIB mengelar aksi unjuk rasa di Pintu Masuk Kantor Mapolda Sumsel, Rabu (26/10) terkait dengan adanya dugaan indikasi korupsi yang terjadi terkait manipulasi belanja pengadaan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2010 […]
-
Dana Otsus Harus Mampu Berdayakan Perempuan Papua
IndonesiaBicara-Manokwari,(24/10/11). Rapat pertemuan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) dan Anggota Komisi D DPR Papua Barat di Hotel Mansinam membahas tema kebijakan dana otonomi khusus bagi perempuan asli Papua dihadiri oleh Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte dan unsur SKPD Pemprop Papua Barat dan sebagai narasumber ialah dari Pokja Perempuan MRP Papua Barat. Rapat dengar […]
-
Sahkan RUU BPJS Sekarang Juga
IndonesiaBicara-Surabaya, (24/10/11). Sekitar 300 orang yang tergabung dalam aliansi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur (24/10). Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah yang selama ini menjadi antek dan boneka kaum kapitalis menguasai aset-aset negara Indonesia. Para pemodal asing dengan leluasa menguras dan menikmati sebagian besar kekayaan negeri ini, […]
-
Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Dinilai Lebih Rumit
IndonesiaBicara-Surabaya, (21/10/11). Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus dilakukan untuk mengurangi beban APBN, mengingat kebutuhan BBM semakin meningkat, karena jumlah kendaraan juga bertambah. Di samping itu, kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan juga meningkat. Jika subsidi BBM tidak dikurangi akan membebani APBN, sehingga dikhawatirkan subsidi untuk bidang lain juga berkurang. Demikian diungkapkan Wakil […]