IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Dana Otsus Harus Mampu Berdayakan Perempuan Papua

IndonesiaBicara-Manokwari,(24/10/11). Rapat pertemuan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) dan Anggota Komisi D DPR Papua Barat di Hotel Mansinam membahas tema kebijakan dana otonomi khusus bagi perempuan asli Papua dihadiri oleh Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte dan unsur SKPD Pemprop Papua Barat dan sebagai narasumber ialah dari Pokja Perempuan MRP Papua Barat.

Rapat dengar pendapat terkait pembentukan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Pemprop Papua, UU No 35 tahun 2008 tentang perubahan UU No 21 tahun 2001 yang dimuat dalam UU No 35 Tahun 2008 terdapat 4 hal mendasar yang perlu dilaksanakan pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut yakni Perlindungan, Pemberdayaan, Keberpihakan dan Kemandirian.

Wakil MRP Papua Barat Bidang Kerja Perempuan Anike Sabami mengatakan dalam rapat ini ada 6 agenda salah satunya ialah sejauhmana keberpihakan dana otonomi khusus bagi perempuan asli Papua.

Lebih lanjut Anike menuturkan bagaimana seharusnya MRP-PB, DPR-PB dan Pemerintah Daerah memberdayakan Pokja Perempuan dalam mengawasi dana otsus bagi perempuan asli Papua sehingga dana otsus ini dapat dikelola demi kemajuan perempuan asli Papua.

“Rencana tindak lanjut fungsi program kelompok kerja perempuan ialah menindaklanjuti sesuai kebijakan dana otonomi khusus. Diharapkan untuk APBD 2012 nanti ada keberpihakan untuk perempuan asli Papua, karena kenyataan yang ada tidak terlihat keberpihakan untuk perempuan asli Papua,” ungkap Anike.

Sementara itu anggota Komisi D DPR-PB Debby Pangemanan mengatakan akan mendukung apa yang direncanakan oleh MRP-PB. Untuk kesediaaan dana akan bicara ke Badan Anggaran. Apa dana tersebut tersedia bagi MRP-PB khususnya untuk perempuan maka harus dibentuk sebuah tim untuk mengelola dana ini.

“Karena baru pertama kali bertemu maka kami akan mencoba mengawal kesejahteraan perempuan asli Papua. Tahap demi tahap akan kami lakukan kerja terutama dalam program-programnya akan kami laksanakan bersama MRP-PB,” terang Debby.

“Ini adalah tanggung jawab kami, akan segera dibuat tim dan SK pendukungnya untuk dikoordinasikan ke SKPD-SKPD terkait beserta para pengambil kebijakan,” pungkasnya.

Sudah saatnya perempuan asli Papua diberdayakan dalam bidang apapun dengan memanfaatkan dana otsus yang telah tersedia. (Irsye)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 7 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.