IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Dinilai Lebih Rumit

IndonesiaBicara-Surabaya, (21/10/11). Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus dilakukan untuk mengurangi beban APBN, mengingat kebutuhan BBM semakin meningkat, karena jumlah kendaraan juga bertambah. Di samping itu, kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan juga meningkat. Jika subsidi BBM tidak dikurangi akan membebani APBN, sehingga dikhawatirkan subsidi untuk bidang lain juga berkurang. Demikian diungkapkan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rudi Purwono, Jum’at (21/10).

Menurutnya, ada dua cara dalam mengurangi subsidi BBM, yaitu menaikan harga dan melalui konsep pembatasan. Kebijakan menaikan harga BBM dinilai lebih mudah diterapkan, namun dampak sosial dan politiknya tinggi. Sedangkan kebijakan pembatasan BBM dinilai sangat rumit dan dapat menghambat aktivitas perekonomian.

Selain itu, sistem pembatasan BBM membutuhkan biaya tinggi, karena berhubungan dengan sistem pengawasan yang menggunakan alat atau infrastruktur baru yang dibutuhkan. Kebijakan pembatasan juga dinilai rawan penyelewengan, karena di mana ada disparatis harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi, maka akan ada permintaan terhadap produk yang lebih rendah harganya.

Pemerintah juga perlu melakukan uji coba konsep pembatasan BBM terlebih dahulu di kota besar yang konsumsi BBM nya tinggi. Jika tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu dikhawatirkan pelaksanaannya akan terganggu, karena tidak dapat diketahui kendala-kendala yang akan terjadi. (AK)

Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Dinilai Lebih Rumit

Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus dilakukan untuk mengurangi beban APBN, mengingat kebutuhan BBM semakin meningkat, karena jumlah kendaraan juga bertambah. Di samping itu, kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan juga meningkat. Jika subsidi BBM tidak dikurangi akan membebani APBN, sehingga dikhawatirkan subsidi untuk bidang lain juga berkurang. Demikian diungkapkan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr. Rudi Purwono Jum’at (21/10). Ada dua cara dalam mengurangi subsidi BBM, yaitu menaikan harga dan melalui konsep pembatasan. Kebijakan menaikan harga BBM dinilai lebih mudah diterapkan, namun dampak sosial dan politiknya tinggi. Sedangkan kebijakan pembatasan BBM dinilai sangat rumit dan dapat menghambat aktivitas perekonomian. Selain itu, sistem pembatasan BBM membutuhkan biaya tinggi, karena berhubungan dengan sistem pengawasan yang menggunakan alat atau infrastruktur baru yang dibutuhkan. Kebijakan pembatasan juga dinilai rawan penyelewengan, karena di mana ada disparatis harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi, maka akan ada permintaan terhadap produk yang lebih rendah harganya. Pemerintah juga perlu melakukan uji coba konsep pembatasan BBM terlebih dahulu di kota besar yang konsumsi BBM nya tinggi. Jika tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu dikhawatirkan pelaksanaannya akan terganggu, karena tidak mengetahui kendala-kendala yang terjadi. (AK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 13 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.