IndonesiaBicara-Sanana, (24/11/11). Aksi pemblokiran jalan dilakukan oleh warga Desa Wainin, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan oleh warga karena jalan akses menuju Kantor Dinas Perikanan belum terbebaskan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh warga Desa Wainin.

Warga mengklaim bahwa denah lahan yang menjadi pegangan mereka tidak ada kekeliruan dan untuk . . . → Read More: Warga Desa Wainin Tuntut Ganti Rugi Lahan

IndonesiaBicara, Kepulauan Sula, (31/10/11). Para pemilik lahan disekitar Bandara Emalamo mendesak Tim dari Propinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan. Apabila dalam waktu dua bulan belum juga ada tindakan nyata, maka para pemilik lahan tidak akan segan untuk melakukan pemblokiran kembali terhadap Bandara Emalamo.

Menurut Kepala Desa Umalayo, Sahrudin, para pemilik . . . → Read More: Pemilik Lahan Ancam Akan Kembali Blokir Bandara Emalamo

Masyarakat Adat Desa Bentek pertanyakan sisa 25 persen pembayaran ganti rugi lahan terkait pembangunan PLTMH.

IndonesiaBicara-Lombok Utara, (11/07/11). Sebanyak 60 Kepala Keluarga warga Desa Bentek Kecamatan Gangg Kabupaten Lombok Utara, mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap oknum yang dipercaya oleh perusahan PT Suar Investindo Capital terkait pembebasan tanah seluas 12 hektar untuk akses . . . → Read More: Warga Desa Bentek, Tagih Sisa 25 Persen Pembayaran Tanah

IndonesiaBicara-Weda, (23/05/11). Proses pembebasan tanah untuk pelebaran jalan poros dari Kantor Bupati Halmahera Tengah ke RSUD telah menginjak ke tahap kesepakatan antara pemilik tanah dan Pemerintah.

Kabid Pemerintahan Pemda Halteng, Fehbi Alting mengatakan harga pembebasan lahan telah disepakati pada kisaran Rp 10 ribu per meter.

Sesuai dengan SK Bupati Nomor 590/KEP/154/2011, dasar penetapan harga . . . → Read More: Warga Sepakat, Ganti Rugi Lahan Rp 10 Ribu Per Meter

IndonesiaBicara-Weda, (14/02/11). Sejumlah warga Desa Waleh kembali mempertanyakan mengenai masalah pembayaran lahan mereka yang terkena sasaran pengolahan PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN).

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pertambangan Halteng yang menyatakan PT BPN telah siap membayarkan ganti rugi lahan, warga Desa Waleh kembali meminta konfirmasi dari Kabag Pemerintahan Halteng, Fehby Alting Ahmadi.

Menurut Fehby, . . . → Read More: Warga Tuntut PT BPN Untuk Segera Bayar Ganti Rugi Lahan

IndonesiaBicara-Weda, (28/01/11). Pemecatan Sekretaris Badan Permusyawatan Desa (BPD) Waleh, Said Thamrin yang juga merupakan karyawan perusahaan tambang PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN), menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Desa Waleh.

Ketua DPRD Halmahera Tengah (Halteng), Abdurahim Odeyani menyatakan warga Desa Waleh yang menolak pemecatan Said Thamrin berencana akan melakukan tatap muka dengan Bupati . . . → Read More: Pro Kontra Pemecatan Said Thamrin