IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Warga Desa Bentek, Tagih Sisa 25 Persen Pembayaran Tanah

Masyarakat Adat Desa Bentek pertanyakan sisa 25 persen pembayaran ganti rugi lahan terkait pembangunan PLTMH.

IndonesiaBicara-Lombok Utara, (11/07/11). Sebanyak 60 Kepala Keluarga warga Desa Bentek Kecamatan Gangg Kabupaten Lombok Utara, mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap oknum yang dipercaya oleh perusahan PT Suar Investindo Capital terkait pembebasan tanah seluas 12 hektar untuk akses jalan menuju ke pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang di programkan Bupati Djohan Syamsu baru-baru ini.

Ketidakpercayaan tersebut karena diduga ada rekayasa dari oknum PT Suar Investindo Capital dengan membuat surat peryataan sepihak dengan menyuruh warga menandatangani surat pernyataan tanpa dijelaskan isi dari surat pernyataan tersebut kemudian warga juga meminta sisa pembayaran tanah mereka sebesar 25 persen yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Menurut penuturan salah satu tokoh adat Desa Bentek, Yurdi, saat ditemui Sabtu, (09/07) kemarin, isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh Perusahaan itu terlalu krusial terhadap proses pembayaran tahap ke tiga ini, kerena diduga ada penyimpangan di dalamnya dengan melakukan pembodohan.

Surat pernyataan yang di suruh tandatangani oleh oknum PT Suar Investindo Capital isinya pertama, bahwa warga tidak berkeberatan dan memberikan ijin kepada PT Suar Investindo untuk menggunakan lahan dalam pelaksanaan kontruksi pembangunan PLTMH dan yang kedua bahwa sisa pembayaran akan diterima warga setelah segala persyaratan pemecahan dan balik nama sertifikat terpenuhi dan segala kewajiban sebagai penjual berupa pajak
PPH dan biaya yang lainnya telah sesuai dengan yang diperlukan.

“Isi surat pernyataan ini jelas kami tidak terima”, ucapnya.

Dari 60 kepala keluarga yang telah dibebaskan tanahnya, ada sekitar 40 kepala keluarga yang sudah menandatanginya, dengan hanya menyodorkan lembaran kertas surat pernyataan dan tidak dijelaskan isi dari surat tersebut kepada masyarakat yang dibebaskan lahannya.

“Warga yang tidak mengerti, lanjut Yurdi, langsung  saja menandatangi selain itu surat jual beli kemudian surat pernyataan tersebut di pegang oleh pihak Perusahaan,” ungkapnya.

Ia menyayangkan sikap dari Pemda dalam hal ini Kepala Desa yang diduga ikut membodohi warga yang belum  mengerti isi dari surat pernyataan tersebut.

“Terkait hal ini kami beserta warga adat Desa Bentek sudah melakukan pertemuan dan mendapatkan kesepakatan bahwa masyarakat yang sudah menandatangani akan mencabut surat pernyataan tersebut, dan kami masyarakat adat menyampaikan mosi tidak percaya terhadap oknum yang dipercaya oleh PT Suar Investindo Capital dalam menangani proses pembebasan lahan tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, “dalam hal ini masyarakat adat Desa Bentek akan memberikan sanksi kepada pihak PT Suar Investindo Capital karena telah melanggar adat dengan melakukan tindakan pembodohan, dan kami masyarakat Desa Bentek akan meminta kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) KLU untuk menindak lanjuti pelanggaran adat tersebut,” pungkasnya.

Kemudian terkait dengan sisa 25 persen dari 75 persen yang kalau di uangkan sisa yang belum dibayarkan menjadi Rp 1,5 milyar dan menurut Heri, yang juga salah satu tokoh adat Desa Bentek menjelaskan,  kalau di kaji dari isi surat pernyataan tersebut sisa pembayaran lahan yang 25 persen tersebut akan digunakan untuk biaya pemecahan sertifikat dan PPH.

“Kenapa kami yang harus menanggung biaya pemecahan sertifikat, kalaupun ada potongan nantinya, lanjut Heri, itu ‘kan hanya PPh saja,” katanya dengan nada sedikit kesal.

Sementara Kepala Desa Bentek, Budiartha, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, “yang dipersoalkan warga itu hanyalah sisa 25 persen pembayaran yang belum diselesaikan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, “pada proses penandatangan pada waktu itu disaksikan oleh semua warga yang lahannya terkena dari pihak PT Suar Investindo Capital”.

“Kemudian terkait dengan sisa 25 persen pembayaran itu nanti akan diselesaikan setelah kwajiban-kwajibannya dipenuhi seperti, harga tanahnya diatas Rp 60 juta akan dekenakan pajak PPh dan APBDes sebesar 2,5 persen yang seharusnya 4 persen, kemudian sisa 25 persen pembayaran yang belum di berikan itu masih di Bank,” paparnya.

Dirinya juga sudah memberitahukan kepada pihak PT Suar Investindo untuk segera di tindaklanjuti, terkait keinginan warga sehingga proses pembangunan PLTMH yang di programkan oleh Kabupaten Lombok Utara berjalan dengan lancar dan nantinya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengakibatkan kerugian untuk masyarakat KLU pada khususnya. (pul)

Warga Desa Bentek, Tagih Sisa 25 Persen Pembayaran Tanah

IndonesiaBicara-Lombok Utara, (11/07/11). Sebanyak 60 Kepala Keluarga warga Desa Bentek Kecamatan Gangg Kabupaten Lombok Utara, mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap oknum yang dipercaya oleh perusahan PT Suar Investindo Capital terkait pembebasan tanah seluas 12 hektar untuk akses jalan menuju ke pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang di programkan Bupati Djohan Syamsu baru-baru ini

Ketidakpercayaan tersebut karena diduga ada rekayasa dari oknum PT Suar Investindo Capital dengan membuat surat peryataan sepihak dengan menyuruh warga menandatangani surat pernyataan tanpa dijelaskan isi dari surat pernyataan tersebut kemudian warga juga meminta sisa pembayaran tanah mereka sebesar 25 persen yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Menurut penuturan salah satu tokoh adat Desa Bentek, Yurdi, saat ditemui Sabtu, (09/07) kemarin, isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh Perusahaan
itu terlalu krusial terhadap proses pembayaran tahap ke tiga ini, kerena diduga ada penyimpangan di dalamnya dengan melakukan pembodohan.

Surat pernyataan yang di suruh tandatangani oleh oknum PT Suar Investindo Capital isinya pertama, bahwa warga tidak berkeberatan dan memberikan ijin
kepada PT Suar Investindo untuk menggunakan lahan dalam pelaksanaan kontruksi pembangunan PLTMH dan yang kedua bahwa sisa pembayaran akan
diterima warga setelah segala persyaratan pemecahan dan balik nama sertifikat terpenuhi dan segala kewajiban sebagai penjual berupa pajak
PPH dan biaya yang lainnya telah sesuai dengan yang diperlukan.

“Isi surat pernyataan ini jelas kami tidak terima”, ucapnya.

Dari 60 kepala keluarga yang telah dibebaskan tanahnya, ada sekitar 40 kepala keluarga yang sudah menandatanginya, dengan hanya menyodorkan
lembaran kertas surat pernyataan dan tidak dijelaskan isi dari surat tersebut kepada masyarakat yang dibebaskan lahannya.

“Warga yang tidak mengerti, lanjut Yurdi, langsung  saja menandatangi selain itu surat jual beli kemudian surat pernyataan tersebut di pegang oleh pihak Perusahaan,” ungkapnya.

Ia menyayangkan sikap dari Pemda dalam hal ini Kepala Desa yang diduga ikut membodohi warga yang belum  mengerti isi dari surat pernyataan tersebut.

“Terkait hal ini kami beserta warga adat Desa Bentek sudah melakukan pertemuan dan mendapatkan kesepakatan bahwa masyarakat yang sudah menandatangani akan mencabut surat pernyataan tersebut, dan kami masyarakat adat menyampaikan mosi tidak percaya terhadap oknum yang dipercaya oleh PT Suar Investindo Capital dalam menangani proses pembebasan lahan tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, “dalam hal ini masyarakat adat Desa Bentek akan memberikan sanksi kepada pihak PT Suar Investindo Capital karena telah melanggar adat dengan melakukan tindakan pembodohan, dan kami masyarakat Desa Bentek akan meminta kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) KLU untuk menindak lanjuti pelanggaran adat tersebut,” pungkasnya.

Kemudian terkait dengan sisa 25 persen dari 75 persen yang kalau di uangkan sisa yang belum dibayarkan menjadi Rp 1,5 milyar dan menurut Heri, yang juga salah satu tokoh adat Desa Bentek menjelaskan,  kalau di kaji dari isi surat pernyataan tersebut sisa pembayaran lahan yang 25 persen tersebut akan digunakan untuk biaya pemecahan sertifikat dan PPH.

“Kenapa kami yang harus menanggung biaya pemecahan sertifikat, kalaupun ada potongan nantinya, lanjut Heri, itu ‘kan hanya PPh saja,” katanya dengan nada sedikit kesal.

Sementara Kepala Desa Bentek, Budiartha, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, “Yang dipersoalkan warga itu hanyalah sisa 25 persen pembayaran yang belum diselesaikan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, “Pada proses penandatangan pada waktu itu disaksikan oleh semua warga yang lahannya terkena dari pihak PT Suar Investindo Capital”.

“Kemudian terkait dengan sisa 25 persen pembayaran itu nanti akan diselesaikan setelah kwajiban-kwajibannya dipenuhi seperti, harga tanahnya diatas Rp 60 juta akan dekenakan pajak PPh dan APBDes sebesar 2,5 persen yang seharusnya 4 persen, kemudian sisa 25 persen pembayaran yang
belum di berikan itu masih di Bank,” paparnya.

Dirinya juga sudah memberitahukan kepada pihak PT Suar Investindo untuk segera di tindaklanjuti, terkait keinginan warga sehingga proses pembangunan
PLTMH yang di programkan oleh Kabupaten Lombok Utara berjalan dengan lancar dan nantinya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengakibatkan
kerugian untuk masyarakat KLU pada khususnya. (pul)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 2 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.