IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Panwaslu Kecamatan Resmi dilantik

IndonesiaBicara, Lombok Utara, (24/04/10). Setelah sempat tertunda akibat pencairan dana untuk anggaran operasional, Panwaslu Pemilukada Lombok Utara tingkat Kecamatan akhirnya secara resmi dilantik di Aula Kantor Camat Tanjung.

Proses pelantikan akhirnya dilakukan setelah biaya yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten beberapa waktu yang lalu dicairkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sebelumnya pihak . . . → Read More: Panwaslu Kecamatan Resmi Dilantik

Bawaslu Segera Bentuk Panwaslu Jelang Pemilukada KLU

Indonesiabicara.com-Lombok Utara, (08/03/10). Menjelang Pemilukada Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dijadwalkan pada 7 Juni 2010 mendatang, hingga saat ini Panwas KLU belum terbentuk. KPU Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebagai penyelenggara Pemilukada di daerah pemekaran Kabupaten Lobar ini sebenarnya sudah melakukan seleksi dan menetapkan enam nama dan sudah dikirim ke Bawaslu Pusat untuk dilakukan fit . . . → Read More: Bawaslu Segera Bentuk Panwaslu Jelang Pemilukada KLU

Masa Kerja Panwaslu

IndonesiaBicara. Bengkulu (13/10). Ssemakin dekatnya pelaksanaan Pilkada di 8 Kabupaten di Provinsi Bengkulu dan akan habisnya masa kerja Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota pada Desember 2009 akan menambah pekerjaan rumah bagi KPU Provinsi Bengkulu.

M Yaser (Anggota Panwaslu Provinsi Bengkulu) mengatakan, mengingat waktu yang sempit untuk melakukan perekrutan ulang, sebaiknya masa jabatan anggota Panwaslu Provinsi Bengkulu . . . → Read More: Masa Kerja Panwaslu

Panwaslu Berharap Putusan MK Segera Ditindaklanjuti

IndonesiaBicara-Bandar Lampung, 17 Juli 2009. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Lampung meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Lampung Jalan untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang dimaksud ialah Putusan MK No. 80/PHPU.C-VII/2009 tentang penetapan perolehan kursi Daerah Pemilihan VII Kabupaten Tulang Bawang untuk kursi DPRD Provinsi, dan Putusan MK No. . . . → Read More: Panwaslu Berharap Putusan MK Segera Ditindaklanjuti

Pelanggaran Pilpres 2009 Masih Bersifat Administratif

IndonesiaBicara-Palangka Raya, 14 Juli 2009. Menurut Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Kalimantan Tengah Drs. I Made Sadiana, M.S masalah pelanggaran seputar Pilpres 2009 yang tercatat sampai saat ini, masih bersifat administratif.

Memang ada laporan bahwa ada indikasi pemilih yang melakukan pencontrengan dua kali di TPS yang sama. Akan tetapi berkas yang diajukan ke . . . → Read More: Pelanggaran Pilpres 2009 Masih Bersifat Administratif

Panwaslu: Terdapat Penyimpangan Keputusan MK di Lapangan

IndonesiaBicara-Palangka Raya,11 Juli 2009. Panwaslu Kota Palangka Raya telah menerima laporan indikasi pelanggaran Pilpres 2009 dari 5 Kecamatan di Palangka Raya dan tinggal menunggu laporan dari Kecamatan Rakumbit. Hal tersebut disampaikan Ketua Panwaslu Palangka Raya, Budi Purnomo, SH di kantor Panwaslu Palangka Raya saat ditemui wartawan.

. . . → Read More: Panwaslu: Terdapat Penyimpangan Keputusan MK di Lapangan

Panwaslu Awasi Masa Tenang Pilpres 2009

IndonesiaBicara-Badung, 6 Juli 2009. Pilpres 2009 memasuki masa tenang dimana rakyat dapat berpikir kembali mengenai pilihan Capres-Cawapres mereka sebelum melaksanakan pencontrengan pada 8 Juli. Pada masa tenang ini Panwaslu harus memonitor kegiatan penurunan atribut-atribut kampanye yang dilakukan oleh sejumlah tim sukses kampanye masing Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

. . . → Read More: Panwaslu Awasi Masa Tenang Pilpres 2009

Kinerja Panwaslu Propinsi Lampung Harus Ditingkatkan

IndonesiaBicara-Bandar Lampung, 30 Juni 2009. Gubernur Lampung Drs. Syahroeddin ZP, mengharapkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dapat bekerja dengan optimal dan bersikap objektif dalam menilai, menyikapi dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan  Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009. Netralitas dan objektifitas dalam merespon . . . → Read More: Kinerja Panwaslu Propinsi Lampung Harus Ditingkatkan

Alat Peraga Kampanye SBY-Boediono Paling Banyak “digaruk”

IndonesiaBicara-Purworejo, 27 Juni 2009. Mulai pagi hingga siang ini, (27/6), aparat gabungan yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Purworejo, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye Capres dan Cawapres yang dinilai melanggar Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Cawapres (Pilpres) Pasal . . . → Read More: Alat Peraga Kampanye SBY-Boediono Paling Banyak “digaruk”

Panwaslu Purworejo Temukan Pelanggaran Administratif Pilpres 2009

Indonesia Bicara-Purworejo, 26 Juni 2009. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Purworejo menemukan pelanggaran administratif berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, Peraturan KPU No.28 Tahun 2009, dan Keputusan Bupati No. 188.4/374/2008. Saat ditemui wartawan di kantornya, Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Purworejo, Dulrokhim mengatakan bahwa . . . → Read More: Panwaslu Purworejo Temukan Pelanggaran Administratif Pilpres 2009