IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Forum Peduli Gumi Bali Ancam Judicial Review Terhadap Rencana Perubahan RTRWP

IndonesiaBicara-Denpasar, (25/11/11). Forum Peduli Gumi Bali (FPGB) mengancam akan mengugat melalui judicial review sebagai wujud menyikapi rencana perubahan RTRW yang digulirkan dalam Rapat Pansus Penyempurnaan RTRWP yang dihadiri Pemerintah Daerah Tingkat II se-Bali.

FPGB yang terdiri dari Walhi Bali, Mitra Bali, PBHI Bali, Sloka Institute, Frontier-Bali, KMHDI Bali, BEM Unud, FMN Denpasar, IKON Bali, . . . → Read More: Forum Peduli Gumi Bali Ancam Judicial Review Terhadap Rencana Perubahan RTRWP

Pergub, Arahan Pusat dan RTRW Kabupaten Diharapkan Beri Solusi

IndonesiaBicara-Amlapura (17/03/11). Kerasnya batu ujian untuk memecahkan masalah RTRW-P Bali yang masih menyisakan pro-kontra di kalangan masyarakat Bali, sudah menyita banyak energi dan dampak kerugian bagi Karangasem. Selain menghambat pertumbuhan peluang investasi, juga memberi kendala dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan potensi daerah.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem I Wayan Arthadipa, (15/03) sebaiknya masalah . . . → Read More: Pergub, Arahan Pusat dan RTRW Kabupaten Diharapkan Beri Solusi

Geredeg: Tak Bermaksud Menentang, Namun Jangan Bertentangan

IndonesiaBicara-Amlapura, (25/01/11). Silang pendapat persoalan implementasi Perda No 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bali kini terus memperoleh respon dari banyak kalangan di Bali. Roadshow sosialisasi yang dikembangkan di semua Kabupaten dan wacana di media massa saat ini masih terus bergulir antara kubu yang pro dan kontra.

Tak terlepas aspirasi . . . → Read More: Geredeg: Tak Bermaksud Menentang, Namun Jangan Bertentangan

RTRWP Kalteng: Pusat vs Daerah

Indonesiabicara-Palangka Raya, (02/10/09). Proses pembangunan di Kalimantan Tengah saat ini sedang terhambat oleh adanya permasalahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) yang tidak kunjung usai. Berbagai investor tidak dapat memulai usahanya akibat permasalahan perizinan lahan yang tidak dapat diselesaikan sebelum adanya kesepakatan mengenai RTRWP tersebut.

Pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan . . . → Read More: RTRWP Kalteng: Pusat vs Daerah