IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Geredeg: Tak Bermaksud Menentang, Namun Jangan Bertentangan

IndonesiaBicara-Amlapura, (25/01/11). Silang pendapat persoalan implementasi Perda No 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bali kini terus memperoleh respon dari banyak kalangan di Bali. Roadshow sosialisasi yang dikembangkan di semua Kabupaten dan wacana di media massa saat ini masih terus bergulir antara kubu yang pro dan kontra.

Tak terlepas aspirasi dari masing-masing Kabupaten yang diapresiasi pimpinan daerah, seperti diutarakan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg pasca pertemuan di Jaya Sabha, dirinya kembali menegaskan komitmennya di Amlapura. Maksud yang hendak diutarakannya bukanlah bermaksud untuk menentang Perda, melainkan mengharapkan aturan hukum yang akan dijalankan agar tidak bertentangan dengan kondisi riil di lapangan.

Masalah menjaga kesucian pura bagi Bupati Geredeg merupakan harga mati, namun kepekaan terhadap realita yang ada juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena akan menjadikan produk hukum tersebut ibarat macan ompong semata. Kondisi riil yang bertentangan di Kabupaten Karangasem adalah kondisi di seputar area suci Pura Dang Kahyangan Silayukti. Didalam Perda No 16 2009 ditetapkan bisama kesucian Pura sejauh 2 km, namun kenyataannya di areal tersebut terdapat banyak hotel dan restoran serta pusat ekonomi yakni pelabuhan laut Padangbay.

Saat ini harus ditemukan solusi yang arif, ujar Geredeg. Jika dipaksakan tentunya akan menimbulkan masalah yang tidak kalah besarnya dengan keinginan yang diharapkan. Kondisi Padangbay juga tidak kalah rumitnya dengan kondisi Candidasa yang ada sekarang, manakala aturan dalam Perda No 16 Tahun 2009 itu harus dilaksanakan apakah pemerintah mampu untuk mengganti bangunan yang sudah ada? Merupakan hal yang mustahil.

Bahkan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menyusun aktifitas yang memang dilarang di kawasan suci sesuai bisama untuk Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan sehingga benar-benar merupakan kesepakatan masyarakat dan hal ini bisa tidak sama pada tiap kondisi wilayah. Maka dalam konklusi sosialisasi Ranperda RTRW dan persamaan persepsi penerapan RTRW di Kabupaten Karangasem sebelumnya, telah disimpulkan bahwa Karangasem tetap pada posisi mengharapkan adanya aturan khusus sebagai penjabaran Perda RTRW yang ada.

Sementara itu Ketua Bappeda Karangasem, I Wayan Arthadipa menambahkan, aspirasi Karangasem secara umum hanya untuk memberi masukan kepada Pemerintah Propinsi agar mau bersikap akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Khususnya terhadap ketentuan sempadan baik pantai, jurang maupun kesucian pura semestinya lebih arif diantisipasi. Pemkab Karangasem bersama unsur masyarakat paham terhadap kemungkinan terjadinya benturan keras dilapangan nantinya pada saat pelaksanaan Perda, namun tidaklah juga ditengarai sebagai pembangkang melawan bisama. Untuk itu diharapkan Perda No 16 Tahun 2009 nantinya dapat disempurnakan kembali dan memberi aturan khusus penjabaran agar pelaksanaannya nanti lebih tepat sesuai kondisi wilayah masing-masing Kabupaten.

Saat ini ketentuan radius untuk Sad Kahyangan Karangasem disepakati dalam jarak 5 km sementara untuk Dang Kahyangan ditetapkan dengan radius 2 km, selanjutnya akan ditata lebih dahulu keberadaan Pura Dang Kahyangan di Karangasem sesuai lontar Padma Buwana, untuk mengetahui mana saja pura yang memang masuk katagori Dang Kahyangan. Untuk ketentuan sempadan pantai 100 meter, Karangasem bisa mendukung aturan tersebut dengan catatan dibuatkan klausul khusus dalam penjabarannya, terutama untuk mengatur kegiatan yang dilarang didalam kawasan suci dan menjelaskan aktifitas yang dibolehkan dengan melibatkan desa adat.

Permasalahan tata ruang secara umum di Kabupaten Karangasem antara lain rendahnya tingkat kesadaran investor dalam mencari informasi tentang tata ruang (advice planning) sebelum melakukan investasi. Disamping itu investor cenderung memanfaatkan organisasi masyarakat setempat (Desa Pakraman) dalam mencari dukungan untuk berinvestasi ataupun melakukan pembangunan, sehingga pembangunan yang ada cenderung melanggar sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai serta pelanggaran lainnya.

Selain itu, juga terdapat pengawasan dan pengendalian yang lemah. Adanya persepsi yang berbeda diantara aparatur pemerintah didalam memahami peraturan yang ada, seperti pada usaha galian tambang golongan C diluar kawasan pertambangan, banyak yang ilegal dan cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan alam dan infrastruktur. (Din/*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 15 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.