|
||||
Tenaga kerja level rendah dalam proyek pembangunan di IKN tidak perlu didatangkan dari luar Kalimantan, tapi mengikutsertakan pekerja lokal. Demikian disampaikan Ketua Forum Bubuhan Borneo Kalimantan, Badri, di Sekretariat Forum Bubuhan Borneo Kalimantan Jl. Rimbawan 1, Kel.Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selasa ( 19/4/2022 ). ” Terkait masalah ketenagakerjaan, untuk . . . → Read More: Bubuhan Borneo: Pekerja Lokal untuk Proyek Pembangunan IKN 
Masyarakat asli Kalimantan mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk ikut dilibatkan dalam Badan Otorita IKN. Tingkat keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembangunan IKN itu dapat mempengaruhi psikologi di masyarakat. Demikian disampaikan Sekjen Koalisi Pemuda Simpati (Kopasti) Nusantara, Hendra Salfiano, dalam perbincangan di Samarinda, Kamis ( 14/4/2022 ). ” Muncul aspirasi Ormas dan tokoh masyarakat agar . . . → Read More: Kopasti Nusantara: Pentingnya Keikutsertaan Tokoh Kalimantan dalam Otorita IKN 
Adanya keterlibatan putra daerah dalam struktur organisasi IKN untuk mencegah kecemburuan sosial. Jika aspirasi tersebut tidak diakomodir maka berpotensi munculnya protes terhadap pejabat Badan Otorita IKN. Demikian disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda Asli Kalimantan ( Gepak ) Abraham Ingan di Samarinda, Rabu ( 13/4/2022 ).” Aspirasi berbagai Ormas menginginkan adanya keterlibatan putra daerah dalam struktur . . . → Read More: Gepak: Keterwakilan Putra Daerah di Otorita IKN untuk Cegah Kecemburuan Sosial 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) mengenai pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR. Tiga RUU tersebut adalah RUU terhadap Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pengamat Lemhannas, Hidayat AlMardy, SE., M.Si . . . → Read More: Pemekaran Papua Akan Jadi Titik Awal Tingkatkan Stabilitas Keamanan dan Kebutuhan di Papua Pemekaran akan mulai dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tahun 2022 ini. Dan provinsi baru Papua diharapkan sudah ada pada tahun 2023. Rencana pemekaran Papua akan segera dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai rencana membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR. (Cand) David Nordfolk mengatakan pemerintah . . . → Read More: DR. (Cand) David Nordfolk: Pemekaran Papua Upaya Permudah Pembangunan di Daerah 
Papua Barat terpilih sebagai Side Host Event Women of Twenty (W20) Rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (G20) tersebut dipastikan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Tentu saja ini akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat Papua. Ayu Adriana Putri, S. Stp, M. A. selaku Senior Analis Jakarta Investment Center mengungkapkan bahwa W20 selaku . . . → Read More: W20: Penguatan Peran Perempuan dan Perekonomian Papua 
Papua Barat terpilih sebagai Side Host Event Women of Twenty (W20) Rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (G20) tersebut diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Lokasi penyelenggaraan di Papua Barat juga bertujuan untuk mempromosikan pesona keindahan alam serta menunjukkan bahwa tanah Papua adalah daerah yang aman dan damai. Promosi ini tentu . . . → Read More: W20 Sebagai Momentum Masuknya Investasi di papua 
Oleh : Alif Fikri )* Indonesiabicara.com| Pemerintah menjamin investasi di Indonesia akan aman dan berkembang, termasuk dengan menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja. Para penanam modal asing tidak usah ragu untuk masuk ke Indonesia, karena sudah ada payung hukum bagi para investor. Ciri khas dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah genjotan investasi di segala bidang, juga . . . → Read More: Pemerintah Jamin Kondusivitas dan Kepastian Investasi di Indonesia 
Oleh : Lisa Pamungkas )* Indonesiabicara.com| Satgas Penanganan Covid-19 telah merilis aturan terbaru dengan memangkas durasi karantina dari 7 hari menjadi 3 hari bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang telah menerima vaksinasi booster. Aturan ini dianggap tepat karena imunitas penerima vaksin booster sudah lebih baik dan masa inkubasi varian Omicron yang lebih . . . → Read More: Pemangkasan Waktu Karantina Sudah Tepat 
Oleh : Kurnia Sandi )* Indonesiabicara.com| Inter parliamentary union atau IPU akan diselenggarakan di Bali, tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pada forum internasional ini, penyelenggara akan menggunakan sistem bubble, sehingga lebih aman dari corona. Pandemi belum selesai dan kita belum tahu kapan berakhirnya. Di masa pandemi, Indonesia menjadi tuan rumah bagi dua . . . → Read More: Pelaksanaan IPU Menerapkan Sistem Bubble |
||||
|
Hak Cipta © 2025 IndonesiaBicara – Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia - Semua Hak Dipelihara |
||||
Komentar