IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

5000 Ha Lahan Berpotensi Terlantar di NTB

IndonesiaBicara-Lombok Utara, (10/06/11). Perijinan penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh BPN berupa Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan ternyata tidak seluruhnya dijalankan oleh pemohon dengan maksimal. Sehingga menyebabkan lahan yang dimaksud terlantar dan menghambat investasi dikawasan ini.

Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi UU No 11 Tahun 2010 tentang penertiban pendayagunaan tanah terlantar yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (09/06) kemarin.

Sosialisasi ini dihadiri Bupati KLU, H Djohan Sjamsu dengan melibatkan langsung unsur SKPD KLU, para investor dan perwakilan dari BPN propinsi, H Jamaluddin, Drs Imran dari BPM Propinsi NTB.

Dalam kesempatan ini Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kanwil BPN Propinsi NTB, H Jamaluddin mengemukakan bahwa terdapat sekitar 25.000 Ha lahan terlantar di NTB.
“Proses penentuan lahan terlantar membutuhkan tahapan yang diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2010,” terangnya.

Dalam tahapan ini akan dibentuk yang namanya Panitia C yang beranggotakan BPN, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

“Hal ini pernah dilakukan dalam penentuan lahan terlantar HGU yang dimiliki PT Cosambi Victory Lac yang berada di perbatasan Lotim-KLU dengan luas lahan 100 Ha. Disamping itu, proses penetapan lahan HGU atau HGB menjadi lahan terlantar sangat sulit, karena adanya tahapan yang harus dilewati,” terangnya.

Sedangkan perwakilan BPM, Drs Imran menerangkan adanya lahan yang ditelantarkan oleh investor menyebabkan proses investasi menjadi terhambat.

Hal senada diungkapkan Bupati KLU, yang mengemukakan, khusus di KLU telah terdata sekitar 281,7 Ha lahan yang ditelantarkan oleh pemiliknya.

“Kami akan berupaya memanggil pemilik lahan agar segera mengelola lahannya sesuai dengan perijinan,” ungkap Djohan Sjamsu.

Rencananya dalam waktu dekat SKPD, dan pihak terkait akan dikumpulkan untuk merumuskan penertiban lahan terlantar di KLU dengan membentuk tim koordinasi.

“Jika pengusaha tidak memberikan respon kami akan memberi sangsi, bahkan jika diperlukan dicabut perijinannya,” pungkasnya. (pul)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 13 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.