IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Kemenag Kabupaten Tangerang Tolak Permendagri

IndonesiaBicara.com-TANGERANG, (03/01/13). Keluarga besar Kementrian Agama Kabupaten Tangerang menyatakan sikap, menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32 Tahun 2012, tentang pelarangan penganggaran APBD yang digunakan untuk Madrasah. Kemenag menilai Permendagri tersebut sangat diskriminatif dan akan mengancam eksistensi Madrasah. Kemenag juga mengancam akan melakukan demo ke Kantor Kementrian Dalam Negeri, jika Permendagri tersebut tidak segera dicabut.

“Kami meminta Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fawzi segera mencabut, dan mengkaji ulang Permendagri No 32 Tahun 2012, yang merupakan memperkuat Permendagri sebelumnya, yaitu Permendagri No 32 tahun 2011,” ungkap kepala Kementrian Agama Agus Salim usai upacara peringatan hari jadi Kemenag ke-67, di Lapangan Upacara Yudanegara.

Agus Salim juga mengancam, jika Mendagri tidak segera mencabut Permendagri tersebut, pihaknya bersama-sama dengan ulama, dan seluruh guru Madrasah se-Kabupaten Tangerang akan melakukan aksi demo besar-besaran ke Kantor Kementrian Dalam Negeri, di Jakarta.

“Saya tidak tahu, apa yang terlintas dalam pemikiran Mendagri, sehingga mengeluarkan peraturan seperti itu. Kalau Mendagri tidak segera mencabut peraturan tersebut, kami bersama-sama dengan ulama, dan guru-guru yang berada di bawah Kemenag akan melakukan demo turun kejalan secara besar-besaran. Kami akan mengepung Kantor Kementrian Dalam Negeri, sampai peraturan tersebut dicabut,” paparnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Syamsudin mengatakan, Permendagri tersebut dinilai mengkerdilkan dunia pendidikan. Karena, Madrasah merupakan bagian dari dunia pendidikan.
“Madrasah adalah bagian dari dunia pendidikan, jadi kalau Madrasah dikerdilkan dengan cara-cara seperti ini, Mendagri juga sudah mengkerdilkan dunia pendidikan. Justru kami berharap, pemerintah daerah ini bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah Madrasah agar bisa membangun dunia pendidikan yang baik dan benar. Untuk itu, kami menolak Permendagri No 32 Tahun 2012,” tegasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, KH Muhamad Uwes Nawawi juga menolak Permendagri No 32 tahun 2012.
“Madrasah merupakan benteng dalam membangun empat pilar moral kebangsaan generasi muda. Jika APBD tidak boleh menganggarkan untuk sekolah Madrasah, itu artinya  salah satu bentuk pemberangusan Madrasah. Untuk itu, kami dan ulama se-Kabupaten Tangerang menolak Permendagri tersebut. Karena seperti yang kita tahu, lebih dari 75% sekolah Madrasah yang ada di Kabupaten Tangerang ini adalah swasta. Jika tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah soal anggaran, itu artinya madrasah terancam tidak bisa eksis,” pungkasnya.

Adapun keluarga besar Kemenag yang menyatakan sikap menolak Permendagri No 32 Tahun 2012 adalah PGMI Kabupaten Tangerang, MUI Kabupaten Tangerang, KUA Kabupaten Tangerang,  Pokjawas Kemenag Kabupaten Tangerng, BKMT Kabupaten Tangerang, KKDT Kabupaten Tangerang,  FGTPQ Kabupaten Tangerang, FSPP Kabupaten Tangerang, IGRA Kabupaten Tangerang, Perwakilan Kepala MI, Perwakilan Kepala MTs, dan Perwakilan Ketua MA se-Kabupaten Tangerang. (Aditya/*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 10 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.