IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

UPH Gelar Simposium Anti Korupsi

Indonesiabicara.com—KELAPA DUA (07/10/2013) Untuk memberikan pelajaran politik kepada Mahasiswa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar simposium Internasional dengan mengambil thema Pemilu 2014 yang bersih dan anti korupsi, dengan mengambil tempat di aula lantai 5, Gedung D UPH Karawaci, Senin (7/10).
    Dalam pelaksanannya pihak UPH mengundang tokoh nasional untuk menjadi pembicara dalam kegiatan simposium internasional menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2014, antara lain seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud. MD, Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Ketua Bawaslu Dr. Muhammad.
Mantan Ketua MK, Mahfud. MD, mengatakan antara lain, bahwa pelaksanaan Pemili di era reformasi dinilai lebih baik dalam prakteknya dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu di jaman orde baru, karena pada jaman orde baru sebelum dilaksanakannya kegiatan Pemilu, seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah mengetahui siapa pemenang untuk menjadi pemimpin, “Pelaksanaan Pemilu saat ini lebih baik dibandingkan dengan jaman orde baru”, ujarnya.
Dengan semakin banyaknya pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi, dapat menandakan bahwa saat ini seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan seorang figur pemimpin yang memiliki keberanian dan kejujuran di dalam menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya,”Rakyat membutuhkan pemimpin seperti bendera kita, Merah berarti berani dan putih berarti jujur”, tambah Mahfud.
Terkait telah ditetapkannya Ketua MK Akil Mochtar menjadi tersangka oleh pihak KPK, menandakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum mulai luntur, dan untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi MK akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tandas Mahfud.
Selain itu Ketua KPU Husni Kamil Malik, mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 nanti, pihak KPU akan berusaha bersikap netral dan tetap akan menghindari terjadinya praktek-praktek korupsi di tubuh KPU, apabila masyarakat menemui anggota KPU yang menerima duit suap dapat mengadukannya kepada KPU pusat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di proses, ujar Husni.
KPU pusat telah memberikan perintah kepada KPU tingkat Kota/Kabupaten untuk mempersempit pemasangan alat peraga kampanye setiap partai politik dan caleg, dengan tujuan agar setiap partai politik dan caleg yang akan mengikuti pemilu tahun 2014 tidak perlu menggunakan dana yang banyak di dalam melakukan kampanye, dan saat ini KPU meminta kepada setiap caleg dan parpol agar dapat memberikan laporan terkait jumlah dana dan sumber dana untuk kampanye, di dalam meminimalisir terjadinya tindakan korupsi,”apabila setiap parpol dan caleg menggunakan dana lebih untuk kampanye dan tidak sesuai dengan laporan, maka patut dicurigai dan dilakukan pemeriksaan”, tandas Kamil.
Apabila institusi KPU dinilai sudah tidak dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2014, maka lebih baik KPU untuk dibubarkan saja, dan diberikan kepada institusi yang dinilai masyarakat dapat dipercaya.
Ketua Bawaslu Dr.Muhammad, mengatakan, bahwa institusi Bawaslu tidak dapat menjamin pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 dapat terbebas dari terjadinya aksi praktik korupsi, tetapi pihak Bawaslu tetap akan berusaha mencegah terjadinya aksi korupsi pada saat pelaksanaan Pemilu nanti.

Bawaslu berencana akan mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk menjadi kader di dalam ikut serta melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu agar terbebas dari parktek korupsi, sehingga nantinya Indonesia akan memiliki pemimpin yang memiliki sifat jujur dan berani untuk menolak praktek korupsi, ujar Muhammad.(Aditya/*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 5 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.