IndonesiaBicara.com-Mataram (01/04/11). Mundurnya kembali pengoperasian Bandara Internasional Lombok (BIL) yang semula dijadwalkan bulan Juli menjadi bulan Oktober, membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen dari Angkasa Pura (AP). Bahkan, tidak tanggung-tanggung beberapa Anggota DPRD Provinsi NTB khususnya Komisi III Bidang Infrastruktur sudah mempersiapkan materi gugatan class action ke AP.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Manager AP Bandara Selaparang Erdy Nuke mengungkapkan, langkah persiapan materi gugatan class action oleh DPRD adalah kewenangan mereka. Pihak AP Bandara Selaparang tidak akan memberikan komentar banyak. Pasalnya, dari segi struktural yang berhak memberikan tanggapan adalah Direksi AP.
“Kami dalam hal ini tidak berani komentar tentang kegiatan anggota DPRD, karena bukan kewenangan kami yang berhak memberikan komentar adalah pihak Direksi,” ungkapnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (01/04).
Dikatakannya, kalau dari AP Bandara Selaparang sendiri pada dasarnya berkehendak penyelesaian pembangunan fisik BIL itu secepatnya selesai. Mengingat, akibat molornya itu banyak fasiltas Bandara yang sudah dibuat duluan di khawatirkan rusak.
”Tidak ada niat sedikitpun kami menunda waktu penyelesaian, pasalnya, kami sudah berinvestasi banyak di sana,” ujarnya.
Lebih lanjut Erdy mengungkapkan, pihak AP sampai dengan saat ini tetap memegang komitmen untuk menyelesaikan segera bangunan fisik BIL yang belum tutas. Salah satunya, penyelesaian pembangunan terminal, untuk itu pihak Direksi akan segera mengeluarkan surat penunjukan pengerjaan pelaksaan pemborongan (SPK) ke pemborong sebelumnya yaitu PT Slipi Raya.
”Saat ini mereka tengah menyelesaikan kelengkapan administrasinya, kalau SPK sudah keluar maka mereka akan segera menyelesaikan pekerjaanya,” imbuhnya.
Selain itu, pihak PT Slipi Raya juga sudah mengajukan tenggang waktu tiga bulan untuk menyelesaikan pengerjaan terminal itu.
”Mereka sudah menyatakan komitmen tertulis untuk melanjutkan pembangunan fisik BIL,” ungkap Erdy. (Ary)
Komentar