IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Tangsel Masih Butuh Ruang Publik Dan RTH

IndonesiaBicara.com-SERPONG (8/9/13). Persoalan lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus cepat diselesaikan terutama penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH). Demikian dijelaskan Abdul Wahib Situmorang pembicara dalam diskusi tentang Demokrasi dan Lingkungan hidup di Sekolah Demokrasi Tangsel, Sabtu (7/9).

“Di Tangsel sendiri harus ada langkah penyediaan ruang publik, karena ruang publik saat ini tersedia lebih banyak dikawasan perumahan. Ruang publik ini penting, misalnya kenapa tawuran banyak terjadi. Salah satunya karena kekurangan ruang publik untuk melakukan aktivitas sosial, olahraga serta rekreasi”, jelas Abdul Wahib yang juga aktifis lingkungan hidup ini.
Selain itu menurut Abdul Wahib, di Tangsel juga perlu di buat ruang hijau, karena menurutnya RTH yang tersedia saat ini sebagian besar dimiliki perumahan.

Sementara dicakupan yang lebih luas, Abdul Wahib yang akrab disapa Bang Ucok, menyoroti soal negara yang tidak bekerja dan berfungsi maksimal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Tata kelola pemerintahan dalam mengelola lingkungan hidup masih buruk, untuk itu para aktifis lingkungan harus melakukan penilaian soal tata kelola lingkungan, karena demokrasi bisa berjalan efektif jika tata kelola baik. Tata kelola lingkungan yang baik dalam sebuah negara yang demokratis jika kerangka aturan dan eksekusi regulasi berjalan baik”, jelas Ucok yang juga aktif di organisasi PBB, United Nations Development Programme (UNDP) ini.

Lebih lanjut Abdul Wahib menuturkan bahwa persoalan terbesar pada aspek eksekusi kebijakan, meskipun regulasi terkait denganĀ  lingkungan sudah sangat progresif yaitu dengan lahirnya UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, namun masih lemah pada tahap eksekusi kebijakan tersebut.

“Masyarakat juga masih lemah, sehingga, konteks lingkungan di Indonesia bukan pada aspek regulasi tapi pada aspek eksekusi. Misalnya mekanisme perijinan dibuat bertele-tele karena ada ruang korupsi disana”, pungkasnya.

Diskusi yang digelar ini merupakan salahsatu program Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan angkatan yang ke-3 tahun 2013. (Rin)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 6 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.