IndonesiaBicara.Com-SERPONG (19/12/13) Indeks Demokrasi di Tangerang Selatan (Tangsel) ditahun 2013 ini mendapat nilai merah. Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik yang membahas hasil survey Indeks Demokrasi Tangsel dari Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), di salahsatu Rumah Makan di kawasan BSD City Serpong, Kamis (19/12).
Peneliti dari Demos, Anton Pradjasto menjelaskan bahwa demokrasi haruslah menghasilkan pemerataan kesejahteraan, karena pemerataan kesejahteraan inilah yang membedakan demokrasi dari otoritarianisme.
“Indeks demokrasi ini menggunakan konsep yang dikembangkan Konsorsium Asian Democracy Index (Indeks Demokrasi Asia) yang melihat demokratisasi sebagai proses demonopolisasi. Demonopolisasi yang dimaksud mencakup tiga bidang yaitu politik, ekonomi, dan masyarakat sipil”, terang Anton.
Demos memberi skor agregat Indeks Demokrasi untuk Tangerang Selatan adalah 5.2. Indeks demokrasi di Tangsel ini cenderung berada di tengah jika diukur dari skala 0 hingga 10.
“Dibandingkan dengan indeks demokrasi untuk kasus Indonesia tahun 2013 yang hanya 4.97, maka secara umum Tangsel memiliki indeks yang tidak jauh berbeda dari indeks nasional”, paparnya.
Menurut Anton, Indeks ini didasari tata kelola pemerintahan yang masih rendah dan juga di Tangsel adanya monopoli dalam bidang ekonomi oleh kelompok tertentu masih cukup kuat.
“Tidak semua orang mempunyai hak ekonomi dari APBD karena didominasi oleh kelompok tertentu”, jelasnya.
Hasil penelitian Demos ini dikuatkan dengan kajian aktivis Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID). Dalam paparannya Rustam Ibrahim yang juga Badan Pengurus KID menjelaskan bahwa kelemahan indeks demokrasi di Tangsel bisa dilihat dengan adanya kebebasan politik yang cukup tinggi tetapi tidak seimbang dengan rendahnya masyarakat dalam mendapatkan hak-hak politiknya.
“Di Tangsel masih cukup tinggi politik uang sehingga masyarakat tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya”, terangnya.
Demokrasi, menurut Rustam seharusnya membuat persamaan masyarakat disetiap kesempatan dan dimata hukum. Namun yang terjadi saat ini adalah akses kaum minoritas yang dirasakan masih kurang.
“Dalam proses demokrasi memang kemenangan bagi mayoritas tetapi demokrasi yang baik adalah bagaimana kaum mayoritas ini menjamin setiap hak-hak kaum minoritas”, papar Rustam.
Sementara itu, dari kalangan Partai Politik, Dedy Ramanta yang menjabat sebagai Wasekjen DPP Partai Nasdem menjelaskan bahwa pelaku politik bisa berposisi setengah sebagai masyarakat sipil dan setengahnya lagi masuk kedalam pemerintahan.
“Pelaku politik sangat berperan mempengaruhi indeks politik di Tangsel”, kata Dedi.
Lebih lanjut Dedi mengatakan, jika diperhatikan saat ini di Banten sudah beberapa Pemilukada tapi nyatanya tidak merubah nasib masyarakat Banten.
“Hal ini disebabkan adanya dominasi kelompok tertentu sehingga membuat kelompok lainnya susah mengakses kemajuan ekonomi,” pungkasnya. (Rin)
Komentar