SPARTAN Kembali Serukan Anti Rezim Neoliberal

IndonesiaBicara-Lampung, 1 Juli 2009. Tugu Adipura Bandar Lampung menjadi saksi berlangsungnya aksi unjuk rasa oleh sekitar 200 orang massa dari Sukarelawan Perjuangan Rakyat Untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) Lampung, Masyarakat Lampung Selatan dan Masyarakat Lampung Tengah. Aksi dengan tema ”Kita Tidak Akan Lanjutkan Pemerintahan yang Pro Neo-Liberalisme” tersebut merupakan lanjutan dari berbagai aksi unjuk rasa SPARTAN sebelumnya di berbagai wilayah di Indonesia.

Koordinator SPARTAN, Rahmat Husein DC. dalam orasinya mengatakan, “meskipun sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat masih ada Capres – Cawapres yang mencoba mengadvokasi dan melanjutkannya yaitu pasangan SBY – Boediono.” Menurutnya, meski tidak begitu eksplisit, tapi program ekonomi tawaran SBY – Boediono masih kental berbau Neolib. Di lain pihak, ia mengapresiasi pasangan industrialis (JK-WIN) yang mempunyai visi membangun kemandirian bangsa dan pasangan nasionalis (MEGA-PRO) yang mempunyai visi membangun ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Lewan Hendra Saputra mengatakan bahwa pasangan SBY – Boediono belum tegas sikap politiknya dalam memutus hubungan dengan Lembaga Internasional penopang Neoliberalisme seperti IMF, WTO dan Bank Dunia. Ia juga menilai Kandidat tersebut belum juga tegas untuk menghentikan paket kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk mencabut Perundang – Undangan yang berbau Pro – Liberalisasi seperti UU Migas, UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU BHP, UU Ketenagakerjaan, maupun UU Bank Indonesia.

Mengenai perekonomian Indonesia, Koordinator Masyarakat Lampung Selatan, Harmoko menyerukan pemerintah untuk memperkuat anggaran untuk aspek pelayanan publik (air, listrik, kesehatan, pendidikan dan transportasi) agar bisa diakses seluruh rakyat. Pasar finansial dan tenaga kerja juga harus diatur supaya bisa memperkuat sektor riil (industrialisasi). Selain itu, pemerintah juga harus menghentikan kegiatan ekspor bahan mentah ke negara – negara maju, diiringi dengan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, sehingga bisa memberi multiplier effect bagi rakyat seperti peningkatan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku bagi rakyat.

Hal tersebut ditegaskan lagi oleh Korlap Masyarakat Lampung Tengah, Ferry yang menyerukan suatu program jalan keluar bagi Rakyat Indonesi yang disebut TRIPANJI PERSATUAN NASIONAL, yakni nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri dan industri nasional/membangun pabrik untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga menyerukan seluruh kekuatan – kekuatan progessif dan sektor – sektor rakyat korban Neolib di seluruh Indonesia untuk bahu – membahu membangun wadah bersama (Front Persatuan) anti Neoliberalisme dan kepada aparatur negara (polisi, tentara dan birokasi) untuk bersikap netral dan berani melaporkan jika ada intimidasi untuk memilih Capres – Cawapres. (Wahyu)