IndonesiaBicara-16 Juni ’09. Hotel Nikko Jakarta Pusat menjadi tuan rumah bagi Seminar Nasional Demokratisasi: Belajar Dari Aceh. Acara yang didukung oleh Norwegian Embassy, Demos dan Ford Foundation tersebut membahas proses demokratisasi yang berlangsung di Aceh saat ini terkait munculnya berbagai parpol lokal di Aceh pada Pemilu 2009. Seminar tersebut menghadirkan pembicara seperti Asmara Nababan (Aktifis HAM), Teuku Yahya (Sekjen Partai Aceh), Thamrin Ananda (Sekjen Partai Rakyat Aceh), M. Jafar S. H, M. Huk (Universitas Syah Kuala) dan Nezar Patria (Pengamat Politik Aceh / Ketua Aliansi Jurnalistik Independen).
Menurut Nezar Patria, perdamaian di Aceh terjadi karena pemerintah RI meminta GAM untuk mengubah cara mengangkat senjata menjadi berpolitik. GAM kini berubah nama menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) dan banyak mempengaruhi berlangsungnya politik di Aceh. Dan KPA juga turut membantu proses terbentuknya Partai Aceh.
Asmara Nababan dalam seminar tersebut mengatakan bahwa ada lima kemungkinan yang dapat mendorong kemenangan parpol lokal di Aceh pada pemilu 2009, yaitu: Demokrasi diterima di Aceh, Potensi Aceh berpolitik semakin besar, Kuatnya identitas kebangsaan, Adanya ancaman kolusi, atau Iklim demokratisasi Aceh masih dikuasai aktor-aktor Aceh.
Mengenai parpol lokal di Aceh, Thamren Ananda melihat ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu :
1) Pembentukan partai lokal adalah lokomotif demokrasi.
2) Semakin dekat dengan konstituen yang diwakili, sehingga demokrasi akan berlangsung dari bawah ke atas.
3) Dalam membangun isu lebih mudah diterima untuk konstituen, karena memiliki konten lokal yang mudah diserap.
4) Memudahkan dalam menjalankan pendidikan demokrasi di daerah, parpol jadi sekolah politik.
Adapun Sisi Negatifnya yaitu :
1) Tidak memiliki wakil di Nasional, padahal berbagai kebijakan penting lebih ditentukan oleh DPR-RI.
2) Parpol lokal masih ada yang mewakili sikap dan mental anti demokrasi demi pragmatisme kekuasaan.
Terbentuknya partai politik lokal di Aceh juga tidak mudah, proses terbentuknya partai Aceh harus melalui beberapa mekanisme, mulai dari pembuatan tim 9 yang merekrut bakal Caleg dari masyarakat yang merepresentasikan keterwakilan dari berbagai kalangan. Seleksi berlangsung ketat dari 20 orang menjadi 2 orang yang juga melibatkan perwakilan masyarakat 10 orang dari setiap desa. Sempat terjadi berbagai perdebatan antara pemerintah dengan Partai Aceh menyangkut pembentukan nama partai dan bendera partai hingga akhirnya disepakati. (Muti)
Komentar