IndonesiaBicara-Amlapura, (18/07/2011). Latar belakang diambilnya langkah regrouping yakni merger antara SD 2 Sibetan dengan SD 1 Sibetan, sesungguhnya bukan dimaksudkan menelantarkan anak atau berfikir kurang strategis alias keblinger, melainkan terpendam maksud untuk menata pranata sekolah sebagai sumber pendidikan di Sibetan.
Kebutuhan akan sekolah usia dini yang representatif dan menata keberadaan sekolah dasar agar lebih akurat melaksanakan misi pembelajaran sehingga lebih efektif efisien mendidik sumber daya manusia ke depan. Dengan demikian kemajuan SDM di Sibetan akan memberi harapan dan menjamin prospek kemajuan berbagai bidang sebagai multi player efek pendidikan kelak.
Menurut Kepala Bagian Humas Protokol Setdakab Karangasem Made Sosiawan, untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya diperlukan kesadaran dan pengorbanan dari semua pihak termasuk masyarakat, untuk dapat memahami itikad kebijakan regrouping yang sudah ditempuh.
Terlepas dari nuansa pro kontra dari keberadaan kebijakan yang merupakan kewenangan teknis pemerintah, hendaknya tidak dibaurkan dengan pemahaman kepentingan sesaat. Kendati masih ada yang belum pasti ditingkat kesadaran yang tumbuh, hedaknya dilakukan komunikasi dua arah dan duduk bersama untuk melakukan koordinasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dianggap masih ada.
Dalam rangka untuk mendorong taraf kemajuan bidang pendidikan di Kabupaten Karangasem, yang selama ini sudah berhasil dilakukan pembenahan diberbagai segi termasuk sarana-prasarana kualitas pendidikan, tingkat kesejahteraan tenaga pendidik serta kebijakan pengadaan SDM tenaga pendidik dan pemeratan penempatannya sesuai kondisi lapangan.
Maka didalam perjalanan membangun sektor paling berkait dengan masalah kualitas SDM Karangasem yakni sektor pendidikan, tentunya tidak seperti makan cabai, kebijakan yang diambil dan dijalankan dampaknya terasa saat ini, tetapi semuanya berproses.
Harapan untuk menata kondisi sarana pendidikan di Sibetan dengan mengambil kebijakan regrouping SD 2 di Banjar Mantri ke SD 1 di Banjar Tengah yang jaraknya relatif dekat sekitar 600 meter, serta kian minimnya keberadaan peserta didik, maka kebijakan yang diambil saat itu dengan meggabung kedua SD tersebut tidak ada yang salah, karena sudah sesuai kajian tehnis pendidikan secara berjenjang dan sesuai kriteria regrouping yang ada.
Jika memang dipandang dari sisi efektifitas dan efisiensi serta adanya suatu gagasan membenahi keberadaan pranata sekolah kedepan, maka selayaknya masyarakat bisa berfikir lebih jauh untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang berjalan begitu cepat.
Atas kondisi tersebut maka sangat relevan difikirkan dari sekarang, mumpung peluang yang ada diprediksi memungkinkan, maka dari kacamata cakrawala wawasan demi kemajuan bidang pendidikan di Sibetan ke depan, kebijakan itu layak diambil.
Ketua Komisi IV DPRD Karangasem I Gede Suartaka mengatakan, kebijakan regrouping yang diambil pemerintah saat itu sudah pernah dibahas dan sudah berdasarkan azas–azas kebutuhan. Sejumlah tahapan pembahasan yang pernah dilakukan telah memperhatikan teknis kajian dari bawah secara berjenjang.
Oleh karenanya langkah tersebut seharusnya sudah dapat dipahami melalui upaya sosialisasi dan motivasi yang dilakukan unit teknis sehingga tidak selalu dimunculkan setiap saat.
Bagi masyarakat disisi lain yang masih ada mengharap agar SD 2 tetap berfungsi, sebagaimana dikatakan Perbekel Sibetan I Nengah Sumerta, namun karena kebijakan regrouping itu sudah diambil tentunya harus diamankan pula.
Masalah tersebut hendaknya tidak diperuncing dengan opini-opini yang sengaja dikembangkan untuk membikin keruh suasana, padahal masyarakat di Sibetan hingga kini setelah 4 tahun usia regrouping tetap kondusif. Mari kita cari solusi terbaik agar anak-anak tidak menjadi korban, ajak Sumertha. (*)
Komentar