IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

PPDI KLU Tuntut Dibuatkan SK Bupati

IndonesiaBicara-Lombok Utara, (14/10/10). Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Kamis
(14/10) mendatangi kantor DPRD KLU untuk meminta dukungan dan menyampaikan aspirasi agar para staf atau Kepala Urusan (Kaur) Desa se-KLU dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Pemerintah KLU.

Mereka juga meminta agar status mereka dapat diperjelas karena selama ini setiap ada pergantian Kepala Desa tak jarang ada yang diganti atau dipecat, mereka juga menuntut diberikan kesejahteraan dengan harapan dapat diakomodir menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa perwakilan Kaur Desa se-KLU yang tergabung dalam PPDI itu mendatangi kantor DPRD KLU untuk mengadukan nasib mereka. Kedatangan rombongan tersebut dipimpin Ketua PPDI KLU, M Fadli, SPd yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD KLU, Syarifudin, SH, Ketua Komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi dan beberapa anggota DPRD KLU lainnya. Hearing tersebut juga sekaligus sebagi puncak kekecewaan PPDI KLU yang ketuanya dipecat secara sepihak oleh Kepala Desa Dangiang, Kecamatan Kayangan, H Ihsan Arif.

Ketua PPDI KLU, Muhammad Fadli, SPd, dalam kesempatan tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera merubah SK Kepala Desa untuk Kaur didesa menjadi SK Bupati. Karena pertimbangannya, pada waktu dahulu SK pengangkatan berasal dari Bupati/Camat, disamping itu ternyata dalam praktek terbitnya SK Kepala Desa, untuk Kaur ternyata Kepala Desa dapat berbuat sewenang-wenang melakukan pemecatan tanpa melihat Perda yang ada saat ini,” cetusnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah diharapkan merubah sebutan tunjangan menjadi honor, hal ini karena sebutan tunjangan terkesan diberikan santunan oleh pemerintah daerah, dirinya juga berharap pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan Kaur dimana saat ini tunjangan yang diterima sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta perbulan, dengan pertimbangan beban kerja yang berat yang harus dikerjakan oleh Kaur di desa,” tegasnya.

Sementara Kepala Urusan Desa Tanjung, Fajar Sidiq, dalam kesempatan yang sama menyatakan,  Surat Edaran Menpan No 5 Tahun 2005, ada poin bahwa pegawai yang tidak digaji dengan APBN dapat diajukan menjadi tenaga honorer yang dapat diikutkan menjadi CPNS, harapannya hal ini dapat berlaku bagi perangkat desa. Namun ternyata berdasarkan penjelasan Badan Kepegawaian Daerah, perangkat desa bukan termasuk perangkat pemerintahan.

Karenanya ia berharap KLU dapat mengadopsi kebijakan Kabupaten Indramayu yang saat ini menerbitkan SK Bupati untuk perangkat desa, meskipun tidak diatur dalam UU,” pintanya.

Sedangkan anggota DPRD Djekat menanggapi keluhan ini menyatakan, pemerintah desa saat ini telah diberikan otonomi untuk dapat mengatur pemerintahannya, jadi tidak benar jika pemerintah tidak memperhatikannya. Penerbitan SK memang diserahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa memberikan tembusan kepada Bupati.

Hal ini sudah sesuai Amanat UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya tidak mengatur tentang pemerintah desa, namun mengamanatkan Peraturan Daerah untuk mengatur hal tersebut. Sehingga jika Perda Lobar masih relevan maka masih dapat dipergunakan.

“Adanya kasus pemecatan terhadap Kaur di Desa Dangiang yang terjadi pada Ketua PPDI memang hal tersebut tidak dibenarkan, meskipun SK dikeluarkan oleh Kepala Desa tapi terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut, dengan pertimbangan tertentu seperti meninggal, korupsi, dan lain sebagainya,” paparnya.

Adanya status otonomi desa lanjut Djakat, tentu  harapan ini menjadi peluang bagi desa untuk dapat mengembangkan kreasinya. Dengan menjadi otonomi desa memiliki sistem tersendiri dan dapat menuntut hak kepada pemerintah daerah. “Terkait honor tentunya hal tersebut sudah dipertimbangkan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional Propinsi yang saat ini Rp 350 ribu,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi I Bidang Perundangan, Jasman Hadi dalam kesimpulannya mengemukakan,  regulasi surat keputusan adalah wewenang bupati, dan perda tidak mengatur tentang hal tersebut. Terkait istilah  tunjangan, hal tersebut dapat diperhitungkan kemudian, dan tunjangan akan dibahas kemudian pada KUA-PPAS dalam draft Perda APBD 2011. “Sedangkan untuk kasus pemecatan yang terjadi di Desa Dangiang kita akan segera bersurat ke lembaga DPRD, dan kita akan segera menengahi kasus ini,” janjinya. (pul)

2 comments untukPPDI KLU Tuntut Dibuatkan SK Bupati

  • Ari

    Kalau semua nuntut dibuatkan SK, gimana dengan para petani dan buruh, perlu juga dibuatkan SK Bupati agar ketika mereka panen harga tidak turun… hiiiiiii

  • marjoko

    sejak dulu perangkat desa ber sk bupati mas….

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 14 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.