IndonesiaBicara-Kendari (14/12/09). Penunjukan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai partner IT pemeriksa hasil tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Sultra 2009 diprotes. Aksi protes ini disuarakan sejumlah massa Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Pendidikan Nasional Sulawesi Tenggara (Gema Pena) dalam bentuk unjuk rasa di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Senin (14/12/09).
Dalam aksinya, massa mendesak BKD Provinsi Sultra agar melakukan rapat dengar pendapat dengan dua belas BKD Kabupaten dan Kota bersama DPRD Sultra, pemerintah Sultra dan perwakilan masayarakat untuk mendengarkan secara langsung alasan BKD Kabupaten dan Kota menunjuk ITB sebagai pemeriksa tes CPNSD tersebut.
Koordinator aksi, Tajudin Rinto menilai, penujukan ITB sebagai IT pemeriksa hasil tes CPNSD Sultra, mempertegas asumsi publik bahwa penerimaan CPNSD di Sultra sangat kental dengan praktek-praktek nepotisme. “Dengan dalih penghematan anggaran, layaknya paduan suara, 12 BKD Kabupaten dan Kota se-Sultra kompak secara aklamasi memberikan mandat kepada ITB sebagai pemeriksa tes CPNSD Sultra padahal selisih anggaran yang ditawarkan Unhalu hanya sebesar 100 juta yaitu Rp 1,8 miliar, sedangkan ITB Rp 1,7 miliar adalah nominal yang sangat tidak berarti bila dibanding dengan kemurnian dan keindependenan hasil tes nantinya,” terang Tajudin.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur Sultra untuk menganulir kembali penunjukan ITB sebagai pemeriksa tes CPNSD Provinsi Sultra tahun 2009.
Sementara terkait kisruh tes CPNSD tahun 2008, mereka mengatakan masalahnya bukan berada pada Unhalu sebagai IT pemeriksa tes seperti yang dinyatakan BKD-BKD Kabupaten dan Kota. “Kisruh tes CPNSD tahun 2008 seperti yang ditegaskan BKD-BKD Kabupaten dan Kota berada sepenuhnya pada Unhalu hanyalah sebuah kebohongan yang coba dirasionalkan kepada masyarakat agar memberikan citra yang buruk kepada universitas negeri kebanggaan Sultra ini,” ungkap Tajudin.
Mereka menganggap, kisruh tes CPNSD tahun 2008 adalah tidak terakomodirnya kepentingan sejumlah BKD Kabupaten dan Kota dalam meloloskan beberapa nama yang lebih disebut dengan nepotisme. “Sehingga mayoritas PNS yang lulus adalah memang dari kalangan rakyat kecil yang tidak punya kerabat di pemerintahan,” kata mahasiswa Unhalu ini.
Sekretaris BKD Sultra A Rijallu saat menerima pengunjuk rasa mengungkapkan, sudah mengirimkan surat kepada BKD Kabupaten dan Kota se-Sultra tentang masalah tersebut. Namun alasan mereka tidak datang, itu bukanlah kewenangan BKD Sultra. (FandiK/LM Agus)
Komentar