IndonesiaBicara-Palangka Raya, 14 Agustus 2009. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH mengancam akan memangkas anggaran kabupaten/kota yang dinilai lambat dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Teras mengaku kecewa terhadap daerah yang menerima anggaran besar, tapi pembangunannya lambat.
“Saya heran terhadap kepala daerah yang minta anggaran besar, tapi, begitu begitu dikabulkan, pelaksanaan di lapangan malah terlambat,” kata Teras pada pembukaan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Teras enggan menyebutkan daerah yang dimaksudnya. Namun, dia mengaku hal itu menjadi pertanyaan besar dan menilai bahwa kepala daerah begitu dapat anggaran besar menganggap tugasnya selesai, padahal, seharusnya bisa dikatakan selesai jika semua program terealisir.
“Jangan bangga dengan anggaran besar. Begitu anggaran turun seketika, jangan terlalu percaya diri,” kata Teras. Menurut Teras, dirinya akan memonitor setiap kabupaten/kota dengan anggaran besar namun, pelaksanaan programnya lambat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan anggaran itu akan dipangkas.
“Saya terpaksa harus tega kalau seperti itu. Pemimpin boleh berganti, tapi, pemerintahan tetap untuk melayani rakyatnya” tegas Teras. Pihaknya juga meminta setiap kabupaten/kota di Kalteng agar tidak menyia-nyiakan kucuran dana dari pusat, baik untuk dana pelaksanaan program maupun stimulus, karena dana digunakan untuk membantu pembangunan di daerah serta mensejahterakan masyarakat.
Gubernur juga mengaku kecewa dengan realisasi stimulus fiskal di Kalteng yang hanya mencapai 2,05 persen dari pagu anggaran Rp 406,9 miliar sampai 30 Juni lalu, padahal, pemberian stimulus bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat, sehingga harus segera direalisasikan.
“Saya minta kepada Bupati/Walikota dan SKPD terkait untuk melakukan percepatan pelaksanaan program terkait stimulus fiskal ini,” katanya. Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun lalu, Palangka Raya menerima daftar alokasi pagu dana tugas pembantuan terbesar yakni, Rp 895.993.196.000, disusul Kapuas Rp 677.273.703.000, Kotim Rp 619.198.940.000, dan Kobar Rp 542.986.599.000.
Dalam sambutannya usai menyerahkan DIPA tersebut, gubernur mengatakan, agar penyerahan DIPA tersebut bukan hanya sekedar formalitas, namun dimaknai sebagai tanggungjawab kepada bangsa, negara dan rakyat. “Yang kita terima bukan dari saku kita sendiri (para pejabat, red), tapi dari rakyat Indonesia yang diperoleh dengan susah payah, dengan keringat dan dengan darah. Saya sudah 4 kali menerima dan menyerahkan DIPA ini, dan tak ingin hanya sekedar seremonial belaka, tapi harus dipahami sebagai amanah,” katanya. (HH)
Komentar