IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Opsi Kenaikan BBM Melanggar Konstitusi

IndonesiaBicara-Lombok Utara, (03/04/12). Meskipun Pemerintah batal menaikan BBM per 1 April 2012, hal tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang aktif menyuarakan hal tersebut yaitu politisi dari partai yang di Senayan menolak rencana pemerintah menaikan BBM. Opsi yang diarahkan oleh Ketua DPR-RI Marzuki Ali dinilai telah menyalahi aturan dan konstitusi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Kabupaten Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi, dalam diskusi terbatas dengan wartawan bahwa opsi yang ditawarkan oleh Ketua DPR sudah menggiring DPR pada pelanggaran UU dan UUD 1945. Menurutnya dalam pasal 7 ayat 6 UU Migas menyatakan, “harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hal tersebut sudah menjadi UU artinya tidak boleh devoting lagi”, jelasnya

Miq Una sembutan akrabnya menambahkan dalam pasal 6A disebutkan “dalam hal rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15% pemerintah boleh menaikan harga BBM pada bulam keenam,” artinya harga BBM tidak diperbolehkan pada mekanisme pasar berdasarkan keputusan MK terhadap pasal 28 UU Migas. “Dengan opsi yang ditawarkan tersebut DPR melanggar Konstitusi UU 1945,” cetusnya.

Keputusan partai koalisi (minus PKS-red) menaikan BBM pada enam bulan kedepan (sekitar September) saat ini telah memicu kenaikan harga sembako yang memicu inflasi besar-besaran, bahkan partai koalisi tersebut membentuk BLSM tertera pada pasal 15 A UU Migas tanpa melalui paripurna. “Dengan kondisi tersebut keputusan DPR menaikan BBM cacat prosedural, melanggar UU dan melawan keputusan MK,” terangnya. (pul)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 15 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.