IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

“Melalui Sistem Pengangkatan, DPR-K Papua Diisi oleh OAP…”

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Papua pada tanggal 15 Juli 2021. Keberadaan RUU tersebut adalah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 terkait Otsus Papua.

Menyikapi hal tersebut, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay,  mengatakan bahwa didalam UU nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II, telah mengakomodasi kepentingan masyarakat adat Papua. Diantaranya melalui representasi masyarakat adat Papua dalam legislatif di kabupaten/kota.

Menurut Theofransus, perubahan ini menjadi ruang afirmasi bagi rekruitmen politik pada Orang Asli Papua (OAP) agar dapat berkiprah dalam suatu parpol dan menduduki jabatan politik di suatu lembaga legislasi.

“Dua puluh lima persen anggota DPRK akan diisi OAP dengan mekanisme pengangkatan atau tanpa pemilu. Nah, 30 persennya adalah perempuan,” jelas Theo.

UU Otsus Papua jilid II mengalami perubahan substansi, baik yang bersifat penambahan maupun penghapusan dari ketentuan sebelumnya. Penambahan substansi di antaranya tentang pengisian anggota DPRK melalui unsur Orang Asli Papua (OAP) dengan sistem pengangkatan serta pembentukan suatu badan khusus.

Kemendagri memperkirakan akan terdapat 255 OAP, di mana 77 di antaranya perempuan yang akan diangkat menjadi anggota DPRK. Terkait siapa yang mengangkat anggota DPRK, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 10 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.