IndonesiaBicara.com-SERPONG (24/01/2014). Wacana melakukan sodetan terhadap aliran Sungai Ciliwung-Cisadane (Cilicis) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, terus mendapat penolakan, khususnya dari elemen masyarakat Tangerang.
Setidaknya hal ini terungkap dalam Diskusi Publik bertema Sodetan Ciliwung – Cisadane, Bukan Solusi Banjir, yang digelar hari ini di Rumah Makan Bukit Pelayangan, Cilenggang, Serpong Tangerang Selatan.
Penolakan berawal disampaikan oleh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna. Menurutnya wacana tentang sodetan Ciliwung dan Cisadane ini agar dicarikan solusi maupun kajian yang lebih detil lagi sebelum diterapkan.
“Yang menjadi masalah saat ini adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu dan hilir yang perlu segera dinormalisasi. Seharusnya permasalahan Ciliwung dan Cisadane jangan Jokowi Gubernur DKI yang berbicara, karena ini wewenang dari Pemerintah Pusat, jika Jokowi yang berbicara maka sepertinya Jokowi yang dikorbankan oleh Pusat untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat”, terang Yayat.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yayan Sofiyan.
Dimana Yayan berpendapat bahwa permasalahan ini bukan saja masalah lokal tetapi menjadi masalah lintas sektoral di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Tidak bisa Pemerintah DKI saja yang memutuskan melakukan sodetan Ciliwung Cisadane”, kata Yayan.
Yayan menjelaskan di Kota Tangerang memiliki dua sungai besar yaitu Cisadane dengan 43 anak sungai serta sungai Angke yang memiliki 7 anak sungai.
“Dengan mengelola dua aliran sungai besar yaitu Cisadane dan Angke, Kota Tangerang setiap tahun mengalami peningkatan luas banjir, yaitu tahun 2007 – 2008 seluas 500 hektar, tahun 2012 seluas 1.083 Hektar dan di awal tahun 2014 ini Kota Tangerang yang mengalami banjir seluas 382 Hektar”, katanya.
Sementara Bendungan pintu air 10 saat ini yang aktif hanya 3 pintu saja, seharusnya menurut Yayan pemerintah pusat membenahi terlebih dahulu permasalahan ini.
Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang, Hery Heryanto juga menceritakan kondisi wilayahnya di Kabupaten Tangerang yang dilewati oleh 4 aliran sungai besar yaitu Cidurian, Cimanceri, Cirarab dan Cisadane.
“Dari keempat aliran sungai, Kabupaten Tangerang mengalami banjir di 42 tempat. Untuk itu Kabupaten Tangerang menyatakan menolak dengan rencana sodetan Ciliwung Cisadane”, kata Hery.
Penolakan juga disuarakan oleh, mantan Walikota Tangerang, Wahidin Halim.
Wahidin Halim yang akrab dipanggil WH ini berpendapat bahwa seharusnya yang bertanggung soal ini adalah pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementrian Pekerjaan Umum adalah yang bertanggung jawab mengatasi tentang sodetan ini”, kata WH,
Menurutnya pemerintah pusat dan provinsi sudah lama tidak ada keberpihakannya terhadap sungai yang ada di Banten.
“Pemrov Banten yang seharusnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya tetapi tidak juga dilakukan dalam penyelesaian masalah banjir ini. Pembicaraan tentang banjir di Jabodetabek sebenarnya sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu tetapi hingga saat ini tidak ada tindakan yang tepat”, jelas WH.
Menurut WH jika aliran Ciliwung dan Cisadane dalam kondisi baik dan segera dinormalisasi maka tidak akan timbul masalah ini. (Rin)
Komentar