IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Lima Fraksi DPRD Setujui Raperda

IndonesiaBicara, Lampung Barat, (18/05/10). Lima Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar), sepakat agar pihak Pemkab setempat dapat melibatkan  DPRD dalam hal menganbil kebijakan pengangkatan direksi dan badan pengawas pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah (Perda) Air Minum (PDAM) Limau Kunci dan Perda Pesagi Mandiri (PDPM), yang telah disahkan oleh DPRD setempat bersama dengan satu Perda lainya yaitu usaha panas bumi Suoh.

Kelima fraksi yang sepakat agar pihak Pemkab melibatkan DPRD setempat dalam rekrutmen direksi dan badan pengawas tersebut diantaranya, Fraksi Demokrat, Karya Baru Nasional Indonesia Raya (KBNI), Fraksi PAN, Fraksi Lambar Bersatu, dan Fraksi PDIP. Selain menyetujui ketiga Raperda yang telah diajukan tersebut, kelima Farksi itu juga sepakat dalam hal memberikan catatan terhadap pihak Pemkab agar dalam rekrutmen direksi dan badan pengawas kedua BUMD yang telah disahkan itu pihak Pemkab setempat dapat melibatkan DPRD.

Seperti halnya pandangan F-KBNI yang dibacakan oleh Harun Roni menyatakan fraksi bisa menyetujui ketiga Raperda tersebut, namun demikian  fraksinya tetap memberikan catatan terutama untuk dua BUMD yaitu PDAM Lima Kunci dan PD Pesagi Mandiri Perkasa agar dalam pengisian personil, terutama untuk direksi yang ditempatkan adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan kinerja perusahaan daerah ini. Selain itu dia juga memberikan catatan agar pihak Pemkab dapat melibatkan DPRD dalam hal pengangkatan direksi dan badan pengawas.

Dengan demikian menurut dia, kinerja dari dua perusahaan tersebut dapat meningkat, seperti halnya PDAM Limau Kunci yang menyuplai air bersih di Lambar bisa lebih meningkatkan pelayanan mereka. Untuk PD Pesagi Mandiri Perkasa agar dapat berfungsi sesuai dengan bidang usahanya.

Sedangkan yang berkaitan dengan Raperda panas bumi, setelah Raperda ini disahkan fraksinya meminta agar perusahaan yang mengelola panas bumi tersebut wajib untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang berkaitan degan masyarakat umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, rumah ibadah dan kegiatan pemuda lainnya.  Selain itu Fraksi  F-KBNI juga meminta agar kegiatan eksplorasi dan ekploitasi pada panas bumi mendatang hendaknya harus tetap menjaga kelestarian hutan penyangga disekitar area yang ditetapkan.

Sementara itu Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Bahrin Ayub, dalam kata akhir fraksinya mengatakan, berdasarkan dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh pihaknya beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Barat, pihaknya menilai bahwa PDAM Limau Kunci masih memiliki beberapa permasalahan terutama dalam hal permodalan, selain itu Fraksi Demokrat juga menyoroti terkait tidak fokusnya pemkab dalam pengelolaan PD Pesagi Mandiri. Itu terlihat dari tidak terakomodirnya beberapa potensi yang memang telah dimiliki oleh Lambar, seperti kluster kopi dan jasa pariwisata.

Selain itu kritikan tajam juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya menjadi regulator dalam pelayanan publik dan perlu ditinjau kembali mekanisme pengangkatan dan kewenangan direksi serta optimalisalsi badan pengawas BUMD itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar kesan intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMD dapat dihilangkan. (eko)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 12 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.