IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Korupsi di Dinkes Sultra Disoroti Oleh MPR Indonesia

IndonesiaBicara.com–Kendari, (10/02/11). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pro Rakyat (MPR) Indonesia berunjukrasa di Kantor Dinas Kesehatan dan BKD Sultra. Taswan Sultra, salah satu seorang mahasiswa yang melakukan aksi menyampaikan keingianannya agar masalah korupsi, kolusi dan nepotisme di Dinkes Propinsi Sultra segera dihapuskan. Sejauh ini telah terjadi banyak ketimpangan yang tidak berdasarkan prosedur dan mekanisme di bidang kesehatan, ungkapnya.

Selain itu, masih ada berbagai masalah yang tidak pernah terselesaikan seperti pada program Bahteramas yang memakan anggaran Rp 5 milyar, pemotongan penggunaan anggaran rata-rata 30% pada masing-masing anggaran proyek. Selain itu pada saat Rakerkesda ada peserta yang menerima anggaran tidak sesuai peruntukkannya, contohnya di Kabupaten Bombana tertanda Rp 2 juta, yang diterima Rp 700 ribu. Pungutan liar juga terjadi pada beberapa institusi kesehatan swasta yang wajib menyetor Rp 45 ribu untuk pengganti biaya foto copy senilai Rp 2 ribu dan pada Satker yang memiliki dana Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp 300 juta ternyata dipegang langsung oleh istri Kasubdin P2M. Beberapa hal ini tidaklah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan petunjuk teknis yang ada.

Melihat fakta yang terjadi di Dinkes Sultra yang semakin tidak sesuai dengan substansi dari kinerja bidang kesehatan karena banyak terdapat unsur KKN didalamnya, maka MPR Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap.

MPR Indonesia meminta Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra, Kajati Sultra untuk segera segera merekomendasikan dan mengaudit anggaran KLB dan serta memproses secara hukum Kadinkes Sultra dan Sekretaris Kesehatan Sultra karena telah menjadi otak dari segala kejadian di Dinkes dan meminta kepada Kadinkes dan Sekretaris Kesehatan Sultra untuk bertanggung jawab secara hukum atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di instansi kesehatan tersebut.

Kabid Pemberantasan Penyakit Dinkes Sultra, yang menemui para pengunjuk rasa mengatakan bahwa Kadinkes sedang berada di luar kota, dan terkait aksi MPR Indonesia serta adanya isu suap akan segera sampaikan ke unsur pimpinan.

Setelah itu massa pengunjuk rasa langsung bergerak ke BKD Sultra dan diterima oleh Sekretaris BKD Sultra. Terkait dengan aspirasi MPR Indonesia terutama mengenai etika PNS, apabila ada yang pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, BKD Sultra akan segera menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. (KmK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 7 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.