IndonesiaBicara.com – SERPONG (26/09/2020). Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, akan tetapi banyak masukan kepada pemerintah agar Pilkada ditunda dengan alasan Pandemi Covid-19.
Sebelumnya beredar juga melalui beberapa media, bahwa Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten pada saat Deklarasi pada tanggal 23 September 2020 di Serpong Utara Tangerang Selatan (Tangsel), meminta kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada 2020, hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Ketua Majelis Hikmah KITA Banten Kiyai Roni Tobaroni saat ditemui di Sekretariat KITA Banten.
“Terkait dengan Deklarasi KITA Banten tanggal 23 September 2020 di Tangsel, mengenai himbauan kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada, itu kurang tepat. Karena Pernyataan itu ada lanjutannya, yaitu KITA berharap jika tetap dilaksanakan meminta kepada pemerintah untuk melakukan Pilkada ini sebaik-baiknya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang lebih ketat”, ucap Kiyai Roni Tobaroni
Kiyai Roni menambahkan bahwa Pilkada harus berjalan dengan baik dan masyarakat ada jaminan tidak ada korban Covid yang lebih banyak lagi.
“Kita sebagai masyarakat sudah memiliki rasa aman dan tidak was-was lagi kalau dari pemerintah menerjunkan beberapa pendampingan kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada ini supaya tidak terjadi penumpukan warga besar-besaran, kemudian dampak Covid-19 ini tidak melebar”, tambahnya.
KITA Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dan kita tahu pemerintah tentu saja harus melakukan Pilkada sesuai dengan waktunya dan tidak ditunda-tunda.
“Karena apabila ditunda tentu saja ini akan menggunakan biaya yang lebih besar lagi bahkan tidak akan menentu, karena kita tahu bahwa Covid-19 ini tidak bisa kita prediksi kapan akan selesainya,” ujarnya
KITA Banten meminta pemerintah dengan aparaturnya harus mengontrol dengan ketat dan tegas terhadap pelaksanaan Pilkada, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kebijakan KITA Banten Handi Jatna.
“KITA Banten sangat konsen terhadap kesehatan masyarakat, kita minta dengan sangat bahwa pemerintah dengan aparaturnya mengontrol dengan ketat dan tegas terhadap pelaksanaan Pilkada yang akan datang”, pungkasnya (Rls/Rin)
Komentar