IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Jangan Ada Kepentingan Politik di KPU Pekanbaru

IndonesiaBicara-Pekanbaru, (05/08/11). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru sebaiknya tidak diintervensi dengan kepentingan politik penguasa di Riau. KPUD harus taati keputusan MK untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 14 September 2011 untuk memilih Walikota Pekanbaru. Jangan sampai kepentingan politik membuat KPUD mengundur-undur pelaksanaan PSU.

Bila PSU tidak terselenggara tepat waktu dan diundur sampai 2012, event nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII pada 9-20 September 2012 mendatang pasti akan terganggu.

“Karena dikhawatirkan aksi-aksi liar masyarakat yang akan terjadi ketika PSU diundur bisa sangat mengganggu atlet-atlet dan semua pihak yang berkepentingan pada PON,” ujar Presiden Mahasiswa Universitas Riau Nofri Andri Yulan di Sekretariat BEM UNRI, Jumat (05/08).

Nofri mengharapkan KPU tidak pesimistis untuk mencoba melaksanakan PSU tepat waktu, itikad baik dari Walikota untuk mencarikan anggaran harus direspon dengan langsung laksanakan tahapan-tahapan PSU.

“Sementara sampai sekarang tahapan belum ada yang dilaksanakan, setidaknya kotak suara disiapkan, KPPS kalaupun diganti cepat dilaksanakan. Untuk anggaran, Permendagri No 57 jelas mengamanatkan ketika ada masalah seperti Pemilukada saat ini anggaran dana hibah dari Walikota bisa langsung dipakai, karena alasan kuat, tidak ada kendala apapun,” tambahnya.

Dikatakan Nofri, saat ini tinggal komitmen KPUD yang diharapkan untuk terselenggaranya PSU ini. Untuk audit penyelenggaraan Pemilukada bisa langsung dilaksanakan sambil berjalan. Alasan belum menggunakan anggaran karena belum diaudit bukan alasan yang tepat bagi KPUD Pekanbaru.

“KPUD takut menggunakan anggaran, KPUD seperti ditekan sehingga tidak mau bekerja secara sungguh-sungguh. Padahal masyarakat yang kecewa semakin banyak dengan sikap KPUD seperti ini,” kata Nofri.

Nofri mengungkapkan, alasan BEM se-Kota Pekanbaru mengambil bagian dalam mengawal proses Pemilukada adalah karena bila PSU tidak terselenggara pada waktunya, akan berdampak sistemik dan meluas pada pembangunan di Riau. Karena menurut Nofri, hampir semua pejabat di kota ini bermain politik sehingga proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

“Hal ini diperparah ketika Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wardan dilantik menjadi Sekretaris Kota Pekanbaru, proses agenda kependidikan tidak akan berjalan dengan baik,” tambahnya. (Muis)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 12 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.