Indonesiabicara-Bengkulu, 29 Juni 2009, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Bengkulu, Drs. Syakroni, M.Pd, mengatakan para pejabat harus netral dalam kampanye dan pelaksanaan Pilpres 2009. Menurutnya, himbauan netralitas tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui surat yang ditujukan ke Gubernur se-Indonesia, dan tembusannya telah diterima oleh Panwaslu Provinsi Bengkulu pada 24 Juni 2009.
Masalah tersebut sangat krusial karena para pejabat dapat dengan mudah menggunakan kekuasaannya dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon dengan menggunakan fasilitas Negara. Namun demikian sampai saat ini Panwaslu Provinsi Bengkulu masih belum menerima laporan resmi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat dalam kampanye pasangan Capres-Cawapres.
Panwaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap para pejabat yang masuk dalam tim sukses atas adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan fasilitas negara dlam kampaye. Panwaslu juga telah melakukan tindakan preventif dengan meneruskan surat Bawaslu tetrsebut agar menjaga netralitas dalam melaksanakan kampanye, selain itu Panwaslu juga menyurati Panwaslu Kota/Kabupaten terkait hal yang sama.
Menurutnya para pejabat Provinsi/Kabupaten harus mengajukan cuti apabila ingin ikut dalam kampanye Pilpres. Terkait kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu, Syakroni mengatakan, Panwaslu sudah mendapat tembusan surat dari Mendagri terkait cuti Gubernur Bengkulu di bulan Juni pada tanggal 12, 18, 24 dan 30, namun surat cuti pejabat di kabupaten maupun kecamatan belum ada yang sampai ke Panwaslu. Syakroni menambahkan, apabila mereka terbukti menyalhgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas Negara untuk kampanye maka akan ada sanksi hukum sesuai dengan ketentua UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu. (odi)
Tak Berkategori 
Komentar