IndonesiaBicara-Lampung Barat, Selasa (27/04/10). DPRD Lampung Barat (Lambar), mengadakan rapat dengar pendapat di tingkat komisi dengan Pemerintah Daerah Lambar mengenai potensi panas bumi Suoh-Sekincau. Rapat tersebut membahas mengenai peraturan daerah (Perda) tentang panas bumi Suoh-Sekincau, yang mana menyangkut proses lelang, ekspoitasi dan terkait keuntungan yang akan di dapat oleh Kabupaten Lambar dari investor yang akan mengelolanya.
Ketua Komisi C DPRD Lambar, Joko Mulyadi mengatakan Pemkab Lambar harus benar-benar bisa menetapkan perda tentang proses lelang dan eksploitasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan ditetapkannya perda itu, malah sebaliknya merugikan, dan tidak ada keuntungan yang lebih untuk Lambar.
Asisten II Bidang Energi dan Pertambangan Nirlan mengatakan apabila investor nanti masuk, ada ketetapan-ketetapan yang harus dipenuhi, diantaranya, seluruh tenaga kerja harus memberdayakan masyarakat setempat dan memberikan tambahan penunjang pendidikan, selain itu juga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) harus ditaati, “Agar pelaksanaan amdal berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan,” katanya.
Sementara anggota DPRD Komisi C, Christimore dan Sobriansyah, serta anggota Komisi lainnya dengan pendapat yang sama mengatakan, pihak legislatif ataupun eksekutif, harus bisa menentukan keputusan yang pas, agar semua manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh benar-benar memberikan pemasukan yang lebih untuk Lambar. Tentunya akan sia-sia jika ada investor yang masuk akan tetapi tidak bisa memberikan keuntungan yang lebih bagi pemerintah daerah. (Eko)
Komentar