Aksi yang dilakukan oleh G2KPI mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian, Kamis (28/10).
IndonesiaBicara-Mataram, (29/10/10). Gerakan Kebangsaan dan Kebangkitan Pemuda Indonesia (G2KPI) yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi pemuda dan mahasiswa di NTB melakukan aksi unjuk rasa di empat lokasi yakni di Kampus IAIN, Kantor Disdikpora NTB, Gedung DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB.
Aksi yang berlangsung kemarin, (28/10) diisi dengan orasi-orasi terkait dengan persoalan persatuan dan kesatuan NKRI, pendidikan, tapal batas wilayah teritorial dan nasionalisme.
Selanjutnya G2KPI mengemukakan tuntutan terkait pemerataan pendidikan, penegakkan supremasi hukum, kerukunan hidup antar umat beragama, penghentian pengiriman TKI, penolakan konversi minyak tanah ke elpiji, penertiban penanaman modal asing dan pelestarian budaya.
Menanggapi tuntutan G2KPI, Wakil Ketua DPRD NTB, Syamsir dari Fraksi PBB mengatakan bahwa DPRD tetap berkomitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan. DPRD NTB juga mendukung penuh penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Untuk itu, mahasiswa diharapkan sebagai pengawas dan sumber informasi apabila ada temuan pelanggaran terhadap penegakan supremasi hukum.
“Pengiriman TKI merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah, sebab selama ini pemerintah belum dapat memperkerjakan rakyatnya,” ujar Syamsir.
Di kesempatan yang lain, menanggapi tuntutan G2KPI, Kabag Humas NTB, Lalu Moh Faosal, mengatakan bahwa Pemerintah Propinsi NTB tetap berkomitmen merealisasikan pemerataan dan anggaran pendidikan 20 % untuk rakyat NTB.
Untuk pengiriman TKI, Pemprop NTB juga akan segera melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan pengiriman jasa TKI dan akan melakukan pengecekan dari sistem perekutan, pelatihan, sampai dengan pengirimannya.
“Untuk program konversi minyak tanah ke elpiji, pemerintah tidak pernah membatasi pemakaian minyak tanah. Penggunaan elpiji tergantung dari SDM masyarakat yang akan mengunakannya,” pungkas Lalu Moh Faosal. (Ary)
Komentar