Pejabat Otorita IKN agar mampu berkoordinasi dengan masyarakat lokal sesuai dengan visi dan misi yang di amanatkan.
Demikian disampaikan dalam perbincangan dengan Panglima Besar Laskar Mandau Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim ( LMADKT ), Dr. Rudolf, SH,MH, di sekretariat LMADKT, di Samarinda, Minggu ( 24/4/2022 ).
” Kami berharap agar Presiden Jokowi maupun Kepala Badan Otorita agar mengakomodir eksistensi masyarakat Kaltim dalam pengangkatan pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di Badan Otorita,” ungkapnya.
Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur (KPADK) ini menambahkan bahwa tidak masalah siapapun pejabat Badan otorita asal memperhatikan dan melaksanakan pembangunan yang merata.
” Jadi kita dilibatkan, kalau dari Eselon 1 kami tidak minta, tapi 5 atau 6 tahun kemudian kami akan belajar. Setelah itu kami dari daerah siap menjadi pejabat eselon 1, bahkan menjadi pejabat Badan Otorita nantinya,” tambahnya.
Dia melanjutkan, pembangunan IKN Nusantara yang masif akan berdampak pada struktur dan kultur masyarakat Kaltim, koordinasi pusat dan daerah terkait sosialisasi IKN, pembangunan antara infrastruktur, suprastruktur dan SDM jadi berimbang.
” Kearifan budaya lokal harus didukung penuh karena Kaltim akan menjadi pusat perhatian dunia dengan kemegahan istana dan berpadu dengan kearifan lokal serta kesejahteraan masyarakat indonesia. Tantangannya, IKN Nusantara agar dibangun dengan nuansa ekosistem dengan budaya kalimantan sebagai inti ( core ) dan budaya lain sebagai pelengkap di Kaltim. Kami mendukung IKN dan siap menjaga kondusifitas di IKN Nusantara dan kalimantan timur,” katanya mengakhiri.
( Ence MR )
Komentar