IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

DPRD Provinsi Lampung Kritisi Anggaran 4 Satker

IndonesiaBicara.com-Bandar Lampung, (24/11/09). DPRD Provinsi Lampung kritisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja (satker) pemerintah Provinsi Lampung karena tidak tepat sasaran. Empat satker yang terdiri dari RSUD Abdul Muluk, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga dan Pemukiman dinilai tidak tepat memproyeksikan anggaran.

Disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang pemandangan umum dan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2010, dinilai penganggaran yang dilakukan oleh tiga instansi tersebut perlu dilakukan penataan ulang.

Ketua FPKB Musa Zainuddin mengatakan, bahwa perlu dicermati anggaran pendidikan sebesar 21 persen dengan total Rp 388,32 miliar yang diperuntukkan kepada 22 satker dengan dan sebesar Rp 65 miliar. “Seperti program pendidikan masyarakat untuk OK Central sebesar Rp 13,32 miliar yang dikelola RSUD Abdul Muluk, itu jelas-jelas tidak tepat sasaran”, menurutnya, kemarin (23/11).

Selain itu, diungkapnya pengalokasian anggaran di Dinas Pendidikan untuk kegiatan penyediaan barang, cetak dan penggandaan sebesar Rp 240 juta dan penyediaan alat tulis kantor (ATK) Rp 785 juta termasuk rehab kantor sebesar Rp 1,35 miliar dinilai boros. “Kita rekomendasikan kegiatan itu untuk segera dikurangi, dan menjadi catatan Dinas Pendidikan, agar dialihkan pada program rehabilisasi atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) di daerah”, ujarnya.

Dan pada Dinas Kesehatan juga dinilai olehnya seperti kegiatan olahraga yang dianggarakan Rp.168,44 juta dinilai akal-akalan dan pemborosan dana.

Yang tak kalah pedasnya, Musa mengungkapan bahwa penganggaran dana pembukaan jalan untuk Kota Baru Natar sebesar Rp 20 miliar yang dianggarkan oleh Dinas PU Binamarga dan Pemukinan saat ini dinilai tidak tepat sasaran, jika melihat kondisi dan keluhan masyarakat tentang infrastruktur jalan yang hampir 50 persen mengalami kerusakan.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Irham Jafar mengatakan, pada pengalokasian dana yang dinilai DPRD tidak tepat Pemerintah provinsi Lampung akan segera memperbaikinya. “Kita akan memperbaikinya, namun untuk program pendidikan masyarakat untuk penyediaan prasarana OK Center di RSUD Abdul Muluk dan pembukaan akses jalan pembukaan Kota Baru Natar sebesar Rp 20 miliar, telah melalui pertimbangan yang matang dan justru menimbulkan manfaat yang besar bagi pembangunan lampung,” ujarnya, seusai rapat paripurna.

Irham menilai, bahwa penyediaan prasarana OK Center selain ditujukan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan kedokteran di Lampung, juga diperuntukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kinerja RSUD Abdul Muluk. Sedangkan, untuk pembukaan akses jalan Kota Baru Natar sebesar Rp 20 miliar, itu justru ditujukan untuk mempercepat investasi yang masuk ke Lampung. “Kalau tidak dimulai sekarang justru akan terlambat sementara lahan telah ada, dan tujuan Pemprov ditujukan menarik investasi,” ujar Irham.

Dikatakannya, bahwa dengan terbukanya akses jalan, Pemprov berkeyakinan justru memancing dana yang lebih besar lagi. ”Modal Rp 20 miliar bisa dapat Rp 200 miliar, dan kalaupun saat ini banyak infrastruktur yang rusak, APBD Kabupaten/Kota juga menganggarkan, kalau kita hanya membantu yang tidak mampu dianggarkan oleh Kabupaten/Kota, sebab APBD kita juga terbatas,” tegasnya. (goes/rz)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 13 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.