IndonesiaBicara.com-CIPUTAT (22/10/14). Sistem pemerintahan Indonesia bisa bertahan dalam demokrasi karena ada NU dan Muhammadiyah di dalamnya, kenapa di mesir tidak mampu menegakkan demokrasi? Karena di Mesir tidak ada organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik bertema Masa Depan Indeks Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2014 di Aula Lantai 1 FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Kertamukti Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (22/10)
Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi dalam materinya menjelaskan di Indonesia ketika ada seseorang yang kalah dalam pertarungan politik, dia bisa menahan diri untuk bertarung kembali 5 tahun yang akan datang, kalau di mesir tidak bisa.
“76% warga negara Indonesia mendukung sistem demokrasi, dibandingkan negara lain Indonesia masih rendah dibawah Amerika dan jerman yang masyarakatnya mendukung demokrasi sebesar 92 dan 88%”, terangnya
Burhanuddin menambahkan Indeks demokrasi yang paling lengkap itu hasil penelitian economic inteligence unit, karena mereka mengumpulkan 60 indikator untuk melihat perkembangan sistem demokrasi pada suatu negara, mengacu pada penelitiannya nilai kualitas civil libertis indonesia hanya 6,5 dari nilai 10 dengan masih banyaknya konflik horisontal yang ada di masyarakat.
Sementara itu Hamdi Muluk yang merupakan Guru Besar Psikologi Politik UI menjelaskan Indeks demokrasi Indonesia menempatkan 3 indikator besar untuk melihat demokrasi Indonesia ; yang pertama Kebebasan sipil (kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, keyakinan, dll), kedua adalah Hak-hak politik (hak memilih dan dipilih, hak partisipasi politik) dan yang ketiga yakni Lembaga-lembaga demokrasi (KPU, Bawaslu, DKPP, DPR dll)
“Indeks Demokrasi Indonesia kalau ukurannya prosedural sudah baik, tetapi kalau ukurannya produk itu masih kurang karena masih minim pejabat yang berkualitas”, ujar Hamdi
Menurutnya kinerja institusi politik (parpol, DPR, pemerintah) hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia adalah paling rendah hanya 30%.
“Dengan Pilkada oleh DPRD hak memilih terancam hilang. PR kita kedepannya kita harus berbicara output dari demokrasi yang kita pilih”, terangnya.
Dalam kesempatan yang sama Philips J. Vermonte, Ph. D, Peneliti Centre For Strategic and Internasional Studies menerangkan
Bangsa Indonesia sedang mengalami periode yang menarik, apa yang terjadi di 2014 ini sangat menarik karena ada narasi kelompok orde baru dengan kembalinya Pilkada oleh DPRD, dan ada kelompok yang pro demokrasi.
“Sebagian besar orang yang ingin kembali kepada masa orde baru itu adalah orang orang besar pada masa orde baru. Jokowi bukan orang yang ada hubungannya orde baru, maka orang orang yang pro orde baru khawatir mereka tidak diakomodir oleh Jokowi”, paparnya.
Ia menambahkan, dari 1999 sampai 2014 Indonesia sedang berproses dalam pelembagaan infrastruktur demokrasi, yang kemudian dikacaukan oleh sekelompok orang aturan main berdemokrasi, dan itu sangat anomali.
“Seharusnya ada referendum dimana masyarakat dilibatkan untuk menentukan demokrasi langsung atau tidak langsung”, pungkasnya. (Rin/Rif).
Komentar