IndonesiaBicara.com-Unaaha, (29/04/11). Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Forum Insan Cita (FICE) Konawe meminta kepada Fraksi PAN DPRD Konawe untuk merekomendasikan kepada Gubernur Sultra Nur Alam selaku Ketua DPW PAN Sultra, untuk memenjarakan semua kepala sekolah se-Sultra, sebagai bentuk konsistensi terhadap Program Bahtera Mas, yang salah satunya pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
Menurut mereka, Program Bahtera Mas dalam ini yang salah satunya program pembebasan BOP, dinilai telah gagal dijalankan, indikatornya sebagian besar satuan pendidikan di Sulawesi Tenggara, khususnya sekolah tingkat SMU di Kabupaten Konawe masih saja melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik, guna membiayai kegiatan operasional pendidikan dengan motif peran serta masyarakat dan keputusan sepihak Anggota Komite Sekolah.
“Kami minta PAN merekomendasikan kepada Gubernur Nur Alam, supaya memenjarakan semua Kepala Sekolah, kerena masih ada pungutan-pungutan di sekolah yang bertopeng komite sekolah, khususnya SMU yang ada di Konawe, dan umumnya di Sultra, jika PAN tidak berani merekomendasikan, berarti PAN takut sama Gubernur dan tidak berpihak kepada masyarakat,” ungkap orator aksi Ahmad Mubarak Lafelili.
Senator Fraksi PAN DPRD Konawe yang juga Ketua Komisi B Gusli Topan Sabara, saat menerima aspirasi mahasiswa mengatakan, bahwa BOP adalah kasuistik dan ada institusi tertentu yang menangani permasalahan itu, jadi tidak ada hubungannya dengan Bahtera Mas, dan jika ada penyimpangan terhadap dana BOP yang ditemukan, maka DPRD akan melakukan pengakajian.
Achmad Mubarak juga menambahkan, agar Pemerintah Propinsi memutuskan kontrak dengan Duta Wisata Sultra dalam hal ini Manohara, karena dinilai telah mencedarai dan mengkebiri hak pemberdayaan Putra dan Putri Sultra, dalam artian bahwa dijadikan Manohara sebagai Duta Wisata berarti sudah tidak ada lagi Putra dan Putri di Sultra yang memiliki kemampuan.
“Ini juga jelas kebijakan yang keliru, dan mencedarai pemuda dan pemudi serta masyarakat Sultra, pertanyaan kami kenapa harus Manohara yang menjadi Duta Wisata, sementara masih banyak masyarakat Sultra, yang berpendidikan dan bisa dijadikan sebagai Duta Wisata,” ujar Ahmad.
Karena tidak puas dengan penjelasan Anggota DPRD yang menemui mereka, massa membubarkan diri dan akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi. (KmK)
Komentar