IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

BP3OKP “Kawal” Kesejahteraan Rakyat Papua

Indonesiabicara.com | 05/01/2022

Dalam Perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang UU Otsus Papua Baru, tercantum Pasal 68A yang mengamanahkan Pemerintah untuk membuat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Badan ini bertugas untuk mengharmonisasikan program pembangunan di Papua, sehingga akan lebih tepat sasaran. Pemerintah pusat menjamin  bahwa badan ini tidak akan birokratis.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian, yakin bahwa dana otonomi khusus ( otsus ) akan lebih tepat sasaran. Mengingat, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 2/2021 dana Otsus  mengalami kenaikan dari 2% menjadi 2,25%.

“Kemudian ada penambahan dana otsus dari 2% DAU nasional menjadi 2,25%. Tapi akan lebih tetap sasaran diatur,” ujar Tito Karnavian.

Menyikapi hal tersebut, peneliti isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa revisi UU Otsus Papua akan meminimalisir penyalahgunaan dana anggaran, karena UU Otsus yang baru akan menciptakan sistem akuntabilitas anggaran yang cukup mumpuni. Akuntabilitas tersebut akan terwujud  lewat tiga poin perubahan yang disebutnya sebagai perihal fundamental.

Tiga perubahan fundamental tersebut adalah mereduksi kekuatan politik pemerintah provinsi, kontrol fiskal yang lebih besar oleh pemerintah pusat, dan konfigurasi ulang terkait representasi masyarakat asli Papua dalam kontestasi politik.

Kontrol fiskal oleh pemerintah pusat terlihat pada Pasal 68A yang memuat tentang keberadaan badan khusus diketahui wakil presiden dan berisi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, serta seorang utusan dari provinsi Papua dan Papua Barat. Badan itu bertugas menyupervisi penggunaan dana otonomi khusus di Papua.

Sementara terkait konfigurasi representasi masyarakat asli Papua dalam kontestasi politik tercermin dalam ketentuan bahwa panitia pemilihan MRP kini akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri, tidak lagi gubernur setempat seperti termaktub di UU lama. 

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 6 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.