IndonesiaBicara.Com – Mataram (11/11/13) Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB diminta untuk mendesak Bali Tourism Develpoment Coorporation (BTDC) untuk segera membangun kawasan wisata terpadu Mandalika Resort, Kab Lombok Tengah (Loteng).
Desakan ini datang dari belasan massa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka berdemonstrasi menuntut agar BTDC menjalankan perjanjian dan perintah presiden yang mengground braking kawasan Mandalika Resort Loteng (Pantai Kuta hingga Tanjung Aan, red). Pasalnya, hingga kini belum ada tanda pembangunan dari perusahaan berplat merah ini.
Menurut Taufik, koordinator lapangan aksi, tidak ada alasan bagi BTDC untuk tidak segera membangun kawasan yang nantinya akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini. Pasalnya, Pemprov NTB sebelumnya sudah menanamkan investasi 20 persen. Dan Kemudian Hak pengelolaan lahan telah diberikan oleh Pemda. Sehingga modal dan kemudahan ini seharusnya membuat BTDC harus segera bergerak membangun kawasan Mandalika Resort. ‘’Pemprov harus tegas. Ini masalah masyarakat. Kalau ingin melihat ekonomi masyarakat akan meningkat, maka desak BTDC membangun kawasan Mandali Resort,” kata Taufik, Senin Pagi (11/11).
PMII pun mendesak Pemprov agar mengambil hak Pemprov NTB, yakni golden share 20 persen dari BTDC. Memberikan deadline waktu agar BTDC segera membangun kawasan Mandalika Resort, sehingga kawasan itu tidak menggantung. Meminta kepada menteri negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memecat direktur PT BTDC. Dan apabila beberapa persolan itu tidak dapat direalisasikan, maka Pemprov harus mengusir BTDC dari NTB.
Taufik dan kawan-kawan awalnya menyarakan aspirasinya di depan pintu gerbang depan kantor gubernur. Namun karena tidak ada pihak Pemprov yang menemui, merekapun berorasi di pintu gerbang barat kantor gubernur. Sejumlah massa juga sempat menendang pintu gerbang. Namun Sat Pol PP dan polisi yang mengawal aksi tidak terpancing sehingga tidak terjadi kericuhan.
Sekitar lima menit berorasi di gerbang barat, massa pun ditemui perwakilan Pemprov NTB. Mereka ditemui H Rusman Kabag bantuan hukum Biro Hukum Setda NTB. Ia mengatakan kepada massa, jika kemarin (minggu lalu, red) Wapres (wakil presiden) Boediono menyempatkan diri untuk transit di Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam lawatannya ke Australia. Di sana, gubernur yang menemui Wapres menyeritakan persoalan BTDC yang tak kunjung membangun Mandalika Resort. Atas curhatan gubernur pun, Wapres memerintahkan kepada pihak BTDC untuk segera beraksi membangun kawasan itu.
Wapres juga mengatakan, sepulangnya dari Australia akan kembali transit di BIL. Nantinya, Wapres akan menanyakan BTDC progres dari perintah yang diberikan untuk pembangunan kawasan Mandalika Resort yang diperintahkannya. ‘’Jadi kita semua beriktiar untuk mempercepat ini. Kita sependapat ini demi kemaslahatan umat, agar efek dominanya dirasakan masyarakat dari pembangunan ini,” katanya.
Mendengar penjelasan H Rusman, massa pun melunak. Namun mereka mendedline agar apa yang diucapkan Wapres tidak sekedar retorika dan BTDC tidak mengerjakan perintah Wapres. Dan mereka mengancam akan kembali berdemonstrasi jika tidak ada perkembangan yang berarti dari tuntutan mereka.(*)
Komentar