Indonesiabicara.com – Mataram (17/09/12) Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-33 yang diselenggarakan di pulau Lombok,Nusa Tenggara Barat mulai tanggal 16-22 September 2012 diwarnai penolakan keras dari kalangan mahasiswa yang berada di Kota Mataram.
Aksi penolakan ini disuarakan oleh elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Bersama (Forbes) Mahasiswa NTB Bersatu Menggugat. Mereka menggelar aksinya diperempatan lampu merah Bank Indonesia (BI) Mataram.
Koordinator, Arif Kurniadin mengatakan bahwa kegiatan ASEAN yang diselenggarakan di Pulau Lombok merupakan simbol dasar untuk merumuskan kekuatan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam Propinsi NTB. Mereka mempertanyakan alasan kenapa pertemuan AIPA dilaksanakan di Lombok, padahal IPM NTB menurut pemerintah pusat menempati urutan 32 dari 33 Propinsi di Indonesia.
“ Seharusnya Pemprop NTB lebih memprioritaskan untuk mengatasi masalah IPM Propinsi, bukan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Asean di Senggigi, serta memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Propinsi NTB untuk kesejahteraan masyarakat, bukan para pembesar maupun perusahaan-perusahaan asing ”, Ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Nadiran, Ia mengatakan, pertemuan Asean disusupi konspirasi-konspirasi elit politik negara eropa untuk menjadikan Indonesia, khususnya Propinsi NTB sebagai central perputaran arus modal kaum-kaum kapitalisme atau negara barat. Karena itu Ia dan mahasiswa lainnya menyesalkan sikap Gubernur NTB yang memprioritaskan kegiatan Asean ataupun sektor pertambangan ketimbang memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan maupun pertanian.
Sebagai bentuk penolakan mereka mengancam akan melakukan aksi selama 1 Minggu mulai dari sekarang sampai Pemerintah Pusat maupun Pemprov NTB mau perduli akan nasib rakyatnya.
Sementara itu dalam tuntutannya, selain menuntut penolakan atas pelaksanaan AIPA para mahasiswa juga menuntut pengulingan terhadap Pemerintah SBY-Boediono,karena dianggap sebagai Boneka Negara Imperialis. Selain itu para mahasiswa ini juga menuntut penolakan atas Program Kapitalisme MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di wilayah Region V yaitu Bali, NTB, dan NTT yang syarat dengan eksplorasi terhadap daerah tanpa adanya pembangunan yang merata. Stop Liberalisasi Energi, Migas, Tanah, Air dan maksimalkan peran negara untuk dikelola secara nasional.
Sedangkan terkait dengan anggaran pendidikan,para mahasiswa ini menuntut realisasi anggaran pendidikan 20 % dan juga tolak RUU Perguruan Tinggi. Disamping itu,isu yang diangkat juga terkait dengan pertambangan dimana mereka menuntut segera dicabutnya kontrak karya dengan corporasi di sektor pertambangan dan pariwisata NTB.
Dipenghujung tuntutan mereka adalah menyuarakan penggulingkan Gubernur NTB Tuan Guru KH M. Zainul Majdi karena dianggap telah gagal menjaga amanat rakyat NTB dan menuntut transparasi dana CSR dari PT NNT (Newmont Nusa Tenggara) senilai Rp 500 Milyar. (Ary)
Komentar