IndonesiaBicara.com–Jakarta (10/9). Pasca Pileg dan Pilpres, peta politik berubah, PDIP yang tadinya mendeklarasikan sebagai partai oposisi merubah haluannya dan akan masuk ke dalam koalisi yang akan dibangun oleh pemerintahan SBY – Beodiono 2009 – 2014. Bukan PDIP saja yang akan masuk kedalam koalisi tersebut partai besar lain seperti Golkar rencananya juga akan masuk ke dalam koalisi. Gejala dari partai besar tersebut membuat ormas mahasiswa sepertti HMI akan menyikapinya dengan melakukan aksi turun ke jalan, seperti yang dikatakan oleh Arip Mustopha, S.Ip (Ketua PB HMI Periode 2008 – 2010) ketika diwawancarai oleh IndonesiaBicara.com di Kantor Pusat PB HMI, Jl. Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2009).
Inilah petikan wawacara dengan Arip Mustopha.
InBi: Bagaimana sikap HMI dengan tidak adanya oposisi di indonesia?
Arip: Sebenarnya jika kita bicara mengenai ketiadaan tradisi, itu tidak bisa dijadikan dalih, karena kita sedang membangun kultur demokrasi modern yang didalamnya ada tradisi oposisi. Tapi di dalam demokrasi, yang namanya prinsip harus ada check and balance, pengawasan dan perimbangan harus ada dan itu prinsip. Bisa dilihat pada negara yang demokrasinya mapan, mau itu presidensil atau parlementer, mekanisme check and balances pasti berjalan. Agar mekanisme check and balances sendiri berjalan sehat maka harus dilembagakan di parlemen, sedangkan iklim kita terbuka, ada kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan sebagainya, maka potensi perbedaan pendapat pasti ada, jika potensi ini tidak diwadahi dengan mekanisme yang formal maka dia akan menjadi kekuatan ekstra parlementer, itu pasti, itu yang terjadi di penghujung era orde baru yang terlambat membuka kran suara alternatif seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Akhirnya yang terjadi adalah kekuatan ekstra parlementer yang terlalu kuat menghantam sistem sampai porak poranda dan akhirnya harus dibangun dari awal dan dibikin baru. Kalau menurut kita (HMI), elit tinggal pilih, mau melembagakan atau dia biarkan, potensi oposisi dan check and balance berlangsung dari luar parlemen, yang menurut saya harga dan resikonya lebih tinggi, karena bisa mengganggu ketertiban dan suaranya lebih gaduh dan sebagainya.
InBI: Apakah HMI akan melakukan kontrol terhadap pemerintah jika tidak ada oposisi, kalau ada bentuknya apa?
Arip: Kita pasti akan melakukan kontrol, kita sudah pasti menjadi kekuatan korektif, ada atau tidak ada kelembagaan, tapi tensi kita akan lebih tinggi kalau tidak ada proses kelembagaan parlemen, bentuknya tentu macam-macam, kondisional terkait strategi teknis, intinya bagaimana kita mencari media yang efektif untuk menyuarakan itu, dimulai dari yang sederhana seperti pernyataan sikap sampai dengan yang unik dan powerfull seperti demontrasi. Kita sudah mulai mengeluarkan gagasan ini ke teman-teman sesama elemen gerakan mahasiswa dan tokoh-tokoh kritis. Menyamakan frekwensi, sehingga ketika ketemu dengan momentum yang tepat kita tinggal jalan.
InBI: Beberapa hari yang lalu PB HMI bertemu dengan Wapres JK, apakah dalam pertemuan tersebut membahas masalah tidak adanya oposisi dan membahas sikap Golkar pasca JK dan apakah golkar nantinya akan jadi oposisi, karena selama ini Golkar adalah partai pemerintah?
Arip: Salah satu yang kita bicarakan itu terkait demokrasi, kami sampaikan pada Pak JK bahwa kami sepenuhnya khawatir pada perkembangan politik aktual yang cenderung partai politik merapat ke pemenang yang dipimpin Partai Demokrat dan SBY. Kita sampaikan bahwa kalau ini dibiarkan maka akan tidak ada mekanisme check and balance dan artinya demokrasi terancam yang bisa jadi penyimpangan dalam pemerintahan tinggi terjadi. Bahayanya adalah cita-cita kemerdekaan semakin jauh, secara khusus kami mengajak Pak JK, untuk mengambil posisi terebut, jika tidak ada secara kelembagaan maka kami akan perkuat disisi ekstra parlementer, dan kami mengajak Pak JK untuk melakukan hal yang sama, diluar pemerintahan, makanya kita mengajak beliau untuk tidak terlibat pada posisi yang ditawarkan kepada beliau, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, maupun posisi di Partai Golkar, lebih bagus tidak usah di dalam itu semua tapi secara kritis memberikan masukan. Beliau menjawab tidak secara pasti setuju atau tidak, tapi beliau menjawab bahwa akan memberikan kontribusi dengan memberikan tawaran-tawaran solutif berdasarkan pengalaman. Soal tawaran di Ketua Dewan Pertimbangan Presiden beliau mengajukan dua alasan: Pertama, saya bukan tipe penasehat, saya tipe pelaksana, jika saya tipe pelaksana maka jika saya menasehati orang dan orangnya tidak setuju maka akan saya marahi, masak saya marahin presiden. Kedua, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu terlalu banyak tidak bolehnya daripada bolehnya, yang beliau maksud tidak boleh itu, tidak boleh menjadi Ketua Yayasan ini itu banyak sekali, nah sementara beliau banyak menjadi Ketua Yayasan Masjid dan sebagainya. Jadi menurut beliau tidak cocok secara kepribadian maupun secara karakter beliau. (rizky)
Komentar