IndonesiaBicara–Bengkulu, 10 September 2009. Polemik antara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Pemda Provinsi Bengkulu mengenai masalah anggaran Bimtek yang dicoret dikecam anggota DPRD, seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Budy Darmawansyah, SE, M. Si di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.
“Saya tahu kalau Depdagri sebenarnya sudah menganggarkan dana Bimtek untuk DPRD Provinsi Bengkulu melalui Pemda Provinsi Bengkulu, namun tanpa sepengetahuan DPRD Provinsi, anggaran dana Bimtek tersebut telah dicoret oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Besarnya anggaran Bimtek untuk anggota DPRD per orangnya pun sudah ditetapkan namun saya belum bisa memberikan berapa besarnya anggaran tersebut, dan jika anggaran tersebut dicoret kami sangat keberatan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS Diana Komena SH, MH. “Bimtek anggota Dewan memang sudah diatur oleh Depdagri, dan menurut saya Bimtek sangat dibutuhkan oleh anggota Dewan yang baru menjabat. Kita bukannya ingin menghambur-hamburkan uang anggaran, namun jika kita tidak mengerti tupoksi kita, bagaimana kita dapat hasil maksimal. Sedangkan orang yang sudah dibekali Bimtek saja belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal, ya minimal mendekati hasil yang maksimal. Jika anggaran untuk studi banding, atau jalan-jalan saja saya setuju jika Pemprov mencoretnya, ” tambahnya.
Begitupun yang diungkapkan dari Anggota DPRD dari Fraksi Amanat Keadilan Heri Susanto, S. Pd. ”Pemerintah Daerah seharusnya membuka dan membaca lagi aturan-aturan yang ada. Disana sudah jelas dan dari Depdagri sendiri yang menganggarkannya untuk Bimtek. Jika menurut Pemerintah Daerah tidak ada aturannya sebaiknya Rapat Anggaran Provinsi silahkan mundur dari jabatannya. Termasuk pakaian adat untuk juga ditiadakan, ini menunjukkan bahwa kami anggota Dewan tidak beradat, ” terang Heri Susanto. (Irn)
Komentar