IndonesiaBicara.com-CIPUTAT (21/09/14), Bola panas pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada terus bergulir dan hangat diperbincangkan. Hari ini aktivis demokrasi berkumpul di sekretariat Monash Institute, di kawasan Pesanggrahan samping Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan (Tangsel).
Aktivis dari Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan Mohamad Romli menerangkan diskusi ini berangkat dari sebuah issue di DPR tentang pemilihan kepala daerah, Issue tersebut hangat yang muncul setelah Pilpres selesai.
“Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah ini murni benar dari DPR RI apakah merupakan bagian dari ketidakterimaan dari partai koalisi merah putih. Alasan koalisi merah putih menginginkan hal ini terjadi adalah untuk menghemat biaya, menghindari konflik”, paparnya.
Padahal menurut Romly, otonomi daerah dan Pilkada merupakan hal yang sejalan dengan reformasi dan sebagai masyarakat sipil kita harus berjuang sendiri sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
“Kita masih perlu terus melakukan pendidikan demokrasi kepada warga negara”, tambahnya.
Pengamat Politik, Dedi Kurniansyah Putra menilai seburuk-buruknya hasil dari Pemilihan langsung dari warga itulah yang terbaik sebab secara tidak langsung sudah menerapkan demokrasi lokal.
“Fungsi DPRD hanya sebagai controlling atau mengawasi dan tidak berhak memilih Kepala Daerah, sehingga tidak boleh ada pemilihan kepala daerah oleh DPRD”, ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Fuad Al Athor mengatakan Kontroversi RUU Pilkada terus bergulir dikalangan masyarakat sipil yang gelisah akan ditiadakannya hak dasarnya sebagai warga negara dan juga dikalangan kalangan elit partai politik yang pro terhadap disahkannya RUU Pilkada.
“Demokrasi di Indonesia itu bukan seperti demokrasi yang dibarat, demokrasi bukan demokrasi segelintir kaum elit tapi ini demokrasi untuk rakyat atau sosio demokrasi. Apa yang terjadi saat ini merupakan wujud kegagalan kelompok elit partai karena demokrasi lahir dari peradaban kapitalisme”, pungkasnya.
Pengesahan RUU Pilkada ini menjadi pro dan kontra di Tangsel, Tokoh Parpol di Tangsel sebagian menolak seperti PDI-P dan PKB sedangkan parpol yang mendukung seperti PKS yang menilai jika Kepala Daerah dipilih di DPRD akan ada banyak anggaran negara yang dihemat.
Sedangkan tokoh parpol yang menolak menilai RUU Pilkada merupakan kemunduran proses demokrasi di Indonesia yang saat ini mulai ada kemajuan. (Rif/Rin)
Komentar