IndonesiaBicara-Bandar Lampung (02/10). Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung di Ruang Pertemuan Hotel Indra Puri Bandar Lampung dipimpin oleh Kadispora Provinsi Lampung Hi Drs Hermansyah MURP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Fajar Isnawan dan Ketua Umum Badan Perwakilan Daerah HIPMI Lampung Rahmat Mirzani Djausal, diikuti oleh unsur Pemprov Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, LSM dan Organisasi Pemuda.
Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung bertujuan untuk memaparan rencana kerja dan mencari solusi untuk dukungan pelaksanaan rencana kerja tersebut dengan melibatkan HIPMI sebagai mitra pelaksanaan rencana kerja.
Hi. Drs. Hermansyah, MURP memaparkan bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan berbagai sentra dan diklat olahraga pelajar dan junior berbakat secara berjenjang dan berkelanjutan, mengembangkan kebijakan manajeman pembibitan olahragawan pelajar dan junior berbakat di tingkat daerah dan nasional serta meningkatkan kualitas pelatihan, pembinaan, dan manajemen pengelolaan diklat, sentra olahragawan pelajar junior, PPLP dan klub olahraga.
Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Lampung sedang melakukan pembinaan klub olah raga. Sebanyak dua puluh klub cabang olah raga yang dibiayai oleh dana APBD tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Atlit yang dibina sebanyak 200 orang, ditangani oleh 40 orang pelatih dan asisten pelatih.
Selain itu PPLP merupakan wadah pembibitan olahraga pelajar berbakat dan berpotensi yang berorientasi terhadap pencapaian prestasi, baik bidang akademis maupun bidang olahraga secara optimal.
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung membina 4 cabang olahraga yaitu atletik, panahan, gulat dan senam yang dibiayai oleh dana dekontrasi (APBN). Atlit yang dibina sebanyak 33 orang ditangani oleh 12 orang pelatih.
Permasalahan pembinaan seperti kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana latihan belum memadai, seperti belum adanya asrama atlit. Sistem rekruitmen seperti uji keterampilan dan pengamatan belum dilaksanakan secara maksimal, persyaratan akademis dan keterampilan pelatih harus harus diperhatikan serta pembelajaran atlit juga masih diperlakukan seperti siswa umum.
Selanjutnya Fajar Isnawan memaparkan bahwa Kebudayaan Pariwisata Provinsi Lampung mempunyai tujuan meningkatan kegiatan budaya dan pariwisata yang didukung oleh masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengupayakan pengembangan wisata unggulan, utama dan penunjang yang menarik dan nyaman bagi wisatawan. Selain itu juga mengupayakan pemasaran luar dan dalam negeri melalui pendekatan analisa pasar.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Lampung berupaya mewujudkan pola pembangunan dan koordinasi terarah, terpadu baik di tingkat pusat dan daerah disemua mata rantai yang terkait dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dengan penyediaan wadah informasi tentang budaya daerah dan pariwisata Lampung.
Sasaran yang dituju oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah tersedianya event-event pariwisata yang bertaraf nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan dan tersedianya pasar wisata luar dan dalam negeri yang jelas. Pada tahun anggaran 2009, Provinsi Lampung ditetapkan sebagai daerah tahun kunjungan wisata Lampung (Visit Indonesia Year 2009) dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.845.714.200, yang terdiri dari 9 program dengan 55 kegiatan. Anggaran tahun 2009 sangat kecil untuk mendukung pelaksanaan dan suksesnya progran Visit Indonesia Year 2009 bila dibandingkan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 13.320.390.000 karena menurun sebesar Rp. 3.474.675.800.
Prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata tahun 2010 oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung sudah ditetapkan, adapun rinciannya sebagai berikut: promosi dan pemasaran dengan pendekatan analisa pasar yang terarah dan terpadu, peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata yang tersebar di kabupaten/kota, pengelolaan, pelestarian, pengembangan sektor promosi budaya dan kesenian sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kepariwisataan.
Selain itu juga mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha agar berperan aktif tidak hanya sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, peningkatan kemampuan penguasaan iptek, sumber daya manusia aparatur dan usaha pariwisata sebagai ujung tombak pelayanan bidang kebudayaan.
Arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata 2010 yaitu pelestarian budaya melalui pengenalan dan pemahaman tentang keanekaragaman sebagai aset daerah, meningkatkan kreatifitas masyarakat agar kebudayaan tetap hidup, menumbuhkan sikap mental masyarakat, pengembangan obyek wisata yang didukung sarana dan fasilitas, pemasaran yang diperluas dan dipertajam, peningkatan SDM aparatur, stakeholder dan masyarakat serta memantapkan dan meningkatkan koordinasi pada semua tingkatan regional maupun nasional guna terciptanya kesamaan program dan mengevaluasi keunggulan obyek wisata yang dimiliki untuk dikembangkan.
Rahmat Mirzani Djausal menambahkan dalam rakor tersebut bahwa Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah pola pikir dan bukan sekedar aktivitas bisnis, hal ini memerlukan sikap optimis, gagasan yang cemerlang, mandiri dalam berpikir dan berani dalam bertindak. Indonesia memiliki SDM yang besar dan produktif, setiap pekerja berpotensi menjadi wirausaha, sedangkan modal yang cukup bukanlah hal yang paling penting untuk menjadi wirausahawan.
HIPMI mendorong dan mendukung upaya kolaborasi kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta Bidang Pemuda dan Olah Raga dalam bentuk kegiatan kemitraan usaha dengan HIPMI. Pengaturan pola usaha akan disesuaikan dengan program kegiatan pada kedua bidang tersebut.(deny)
Komentar