Pemaparan Gubernur Provinsi Lampung Dalam Rapat Paripurna Perdana DPRD Provinsi Lampung
IndonesiaBicara.com-Bandar Lampung (02/09). Rapat Paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pemaparan Gubernur Provinsi Lampung tentang penyelenggara Pemerintah dan pembangunan di Provinsi Lampung diselenggarakan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD sementara Bambang Imam Santoso didampingi oleh Wakil Ketua sementara Nurhasanah, SH .
Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh sekitar 200 undangan termasuk 63 anggota DPRD Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Lampung Drs. Sjachroeddin ZP , Wakil Gubernur Provinsi Lampung Ir. Joko Umar Said, dan unsur Muspida. Drs. Sjachroeddin ZP dalam pemaparannya menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah untuk pemerintahan daerah mempunyai semua kewenangan kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu: bidang pertahanan dan keamanan, hubungan dan politik internasional, hukum dan peradilan, moneter dan agama.
Kedudukan Gubernur Provinsi Lampung sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintahan Pusat mempunyai tugas yang jelas. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung akan melaporkan kepada DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan pekerjaannya, DPRD Provinsi Lampung juga memberi masukan dan kajian agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan.
Struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Lampung terdiri dari 11 unit biro, 10 unit badan, 1 unit kantor, 18 unit dinas, 4 unit sekretariat, 1 unit inspektorat, 2 unit rumah sakit, 2 unit UPT, 2 unit pelaksana harian ungkapnya. Untuk satuan kerja DPRD Provinsi Lampung mempunyai mitra satuan kerja yang terbagi dalam beberapa komisi yaitu komisi A,B,C dan D.
Dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung juga memberikan pemaparan mengenai keberhasilan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung yang diantaranya adalah perkembangan APBD Provinsi Lampung dari 1,5 Trilyun pada tahun 2007 menjadi 1,7 Trilyun pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,89 Trilyun.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 5,24% ditahun 2007, secara signifikan di tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 5,26%. Adapun permasalahan ekonomi daerah diutarakannya masih sangat tergantung pada sektor pertanian (42%), lahan pertanian terbatas karena 30,43% berstatus tanah hutan register, 8, 68% perkebunan besar (swasta) dan 7,54% permukiman. Masalah pengangguran dan kemiskinan berdampak karena rendahnya kesempatan kerja. Disamping itu ada bebearapa upaya untuk menarik investasi seperti adanya jaminan keamanan, kemudahan perizinan, promosi daerah, infrastruktur yang mendukung setra pemberian kepastian untuk berinvestasi.
Program pengembangan wilayah yang sudah dilaksanakan meliputi kota terpadu mandiri Kabupaten Mesuji, kawasan bakauheni dan sekitarnya (menara siger), Ecotourizm, kawasan krakatau dan sekitarnya. Pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan adalah pembangunan kota baru, terminal agribisnis, Waterfront City Bandar Lampung dan Lampung Barat, agro politan (10 Kabupaten), Minapolitan Lampung Timur dan Lampung Barat.
Beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan seperti pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Jembatan Selat Sunda (JSS), Shortcut jalan Kereta Api Trans Sumatera, Bandara Gatot Subroto (Way Kanan), Bandara Raden Intan sebagai embarkasi haji. Program unggulan bidang ekonomi juga mencakup pertanian seperti sentra produksi jagung dan padi, menjamin kepastian pasar dan kontinuitas produksi, mengembangkan ekonomi kelembagaan dalam bidang ekonomi pangan, perkebunan seperti revitalisasi areal komoditas rakyat (kopi, lada, sawit, karet, dan kakao) yang diarahkan pada pengelolaan kebun untuk meningkatkan produktivitas lahan, menciptakan keterlibatan rakyat dalam pengelolaan dan kepemilikan perkebunan (Ownership Sharing), penigkatan nilai tambah dengan pengembangan teknologi pasca panen (agro-industri). Peternakan seperti menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak (sapi, kambing dan ayam) pengembangbiakan kambing Boerawa. Untuk perikanan seperti meningkatkan peran Lampung sebagai sentra produksi udang, ikan dan hasil laut lainnya, pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan, pemanfaatan sumberdaya air Danau Ranau untuk kegiatan pertanian. Kehutanan/lingkungan seperti pengembangan hutan kemasyarakatan, pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. Pariwisata seperti promosi dan pemasaran object wisata, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata/destinsi yang tersebar di Kabupaten/ Kota, pengelolaan, pelestarian pengembangan sektor promosi budaya dan kesenian sebagai salah satu motor penggerak pembangunan.
Program unggulan Bidang kesra mencakup pedidikan yaitu pendidikan dasar 9 tahun gratis, wajib belajar 12 tahun, pengembangan rintisan sekolah berstandar internasional, rehabilitasi ruang sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, pemberantasan buta aksara terutama dipedesaan, terpencil dan miskin. Kesehatan meliputi program promosi kesehatan Jamkesmas dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, pembangunan pustu dan poskesda serta menciptakan RSU Abdoel Moeloek sebagai rumah sakit pendidikan, dan kesejahteraan sosial meliputi penanggulangan kemiskinan melalui sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan berbasis masyarakat pola system padat karya, pengembangan sarana pasar, pelatihan dan pengembangan community leader dan bantuan modal awal dikecamatan dan desa potensial, pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung yang digelar membahas penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan, bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenag dari masing masing kedudukan serta mengetaui kegiatan yang sudah berjalan maupun rencana kegiatan yang akan berjalan. DPRD Provinsi Lampung melalui pemaparan tersebut juga diharapkan dapat berperan aktif dengan Pemerintah Daerah untuk menjalin komunikasi yang baik dan mendukung program pembangunan.
Seharusnya eksekutif dan legislatif dapat bersinergi dan bekerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung yang digelar merupakan rapat perdana DPRD Provinsi Lampung. Kehadiran 62 orang anggota dari seluruhnya yang dilantik 72 orang anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rapat tersebut mencerminkan kinerja yang negatif dari DPRD Provinsi Lampung yang baru. (deny)
Komentar