IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

20 POIN PERUBAHAN GUNA OTSUSYANG AKUNTABEL

Indonesiabicara.com|06/01/2022- Setidaknya terdapat 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua, yang terdiri dari perubahan pada 18 pasal dan penambahan dua pasal baru. Revisi ini diharapkan mampu mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat. Selain itu, banyak pengamat melihat bahwa otonomi khusus jilid II memuat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi belanja pembangunan di Papua. Menyikapi hal tersebut, pengajar internal Learning Centre KPK, DR. (Cand) Fernando Yuda, M.Si.,M.Kom.,CEH.,ECIH, menjelaskan definisi dari akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu maupun penguasa yang diberikan amanah oleh masyarakat guna mengelola public resources. Penguasa tersebut wajib menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya atas keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerjanya.

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu maupun penguasa yang diberikan amanah oleh rakyat guna mengelola public resources. Penguasa tersebut wajib menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabanny. Either it’s success or failure in performance”, ujar Fernando Yuda.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai instrument kontrol dana Otsus, terutama dalam hal pencapaian hasil pelayanan publik di Propinsi Papua dan Papua Barat. Para pengguna anggaran berkewajiban menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 3 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.