IndonesiaBicara-Bandar Lampung, 03 Juli 2009. Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 terus dilakukan. Kali ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Lampung mengundang 100 orang anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) untuk hadir di Wisma Bandar Lampung. Acara yang berlangsung di Wisma Bandar Lampung ini dihadiri oleh Anggota KPUD Propinsi Lampung, Handi Mulyaningsih dan Ketua DPD Pertuni Propinsi Lampung, Selamet Trianto.
Handi Mulyaningsih mengatakan kegiatan sosialisasi kali ini menggunakan bantuan template huruf Braille yang dikhususkan untuk tunanetra. Tujuannya mengajarkan serta membimbing peserta yang hadir tentang bagaimana cara memilih di surat suara dengan cara pencontrengan, sehingga peserta bisa menerapkannya di Tempat Pemungutan Suara pada 8 Juli 2009 nanti.
Selain itu para peserta yang hadir juga diharapkan dapat memberi bimbingan kepada teman atau kerabat dekat sesama penyandang tunanetra yang belum mengerti tentang pencontrengan surat suara. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga akan dibacakan dan dibagikan buku visi misi pasangan Calon Presiden.
Sementara itu disela-sela acara Selamet Trianto mengakui kegiatan sosialisasi ini sangat membantu kalangan tunanetra. Dari data statistik Propinsi Lampung ada sekitar 700 orang tunanetra dan sekitar 300 orang tunanetra telah masuk menjadi anggota Pertuni Propinsi Lampung. Sekitar 80% anggota Pertuni bisa membaca huruf Braille, sisanya sekitar 20% yang tidak bisa membaca huruf Braille akan dibantu oleh teman-teman sesama tunanetra.
Pilpres 2009 ini lebih mudah dan tidak begitu rumit karena hanya gambar 3 pasangan calon saja, tidak seperti pada saat Pemilu Legislatif 2009 yang memiliki banyak nama caleg dan partai. Untuk pencontrengan surat suara sudah dilakukan simulasi, pencontrengan membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 menit per orang tunanetra.
Pihaknya sangat menyayangkan bahwa surat suara tersebut tidak dibuat dengan huruf Braille tapi dibantu dengan template surat suara. Hal ini sudah diajukan, namun tidak direalisasikan dengan alasan pihak KPU Pusat tidak mempunyai cukup waktu untuk membuat surat suara tersebut.
Hampir di seluruh daerah terpencil, penyandang tunanetra masih kurang mendapatkan sosialisasi dan pada Pileg 2009 yang lalu ada sekitar 30 persen tunanetra tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Sejauh ini Pertuni sudah mengantisipasi hal tersebut dengan cara meningkatkan keanggotaan tunanetra dalam Pertuni.(Deny)
Komentar