IndonesiaBicara-Amlapura, (26/01). Karangasem adalah salah satu daerah di kawasan Timur pulau Bali yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, secara perlahan tingkat kemiskinan mulai berkurang karena peran dari Pemerintah Karangasem yang tidak pernah berhenti berupaya untuk membawa Karangasem ke arah yang lebih maju.
Tudingan bahwa di Karangasem ada pembohongan tentang kondisi kemiskinan dan anak terlantar, tidak tepat karena tidak pernah ada pernyataan kemiskinan di Karangasem sudah hilang atau tidak ada, sejalan dengan dicabutnya predikat tertinggal bagi Kabupaten Karangasem oleh Kementrian PDT-RI. Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati I Made Sukerana, saat menerima Kepala Lapas Anak dan LSM P2TP2A di Amlapura, (25/01).
Dikatakannya, dari sisi kriteria nasional, Karangasem hanya dianggap lepas dari predikat tertinggal karena kebijakan pembangunannya dianggap tepat dan sudah searah dengan prinsip percepatan penanganan kemiskinan. Berdasarkan ukuran statistik, Karangasem terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan secara gradual.
Walaupun Karangasem telah keluar dari predikat tertinggal, namun kemiskinan masih cukup banyak. Melalui pendekatan kepada Pemerintah Pusat, Karangasem akhirnya termasuk kriteria Kabupaten yang masih harus memperoleh penuntunan selama 3 tahun sejak tahun 2010.
“Artinya, di Karangasem kemiskinan tidak hilang, tetapi masih ada, hanya sudah berkurang dari angka sebelumnya, sehingga kondisi di lapangan tentunya masih dijumpai ada warga terlantar, keluarga miskin serta masyarakat kurang mampu lainnya,” ujar Sukerana.
Menurut Sukerana, sinyalemen pembohongan itu salah persepsi yang perlu diluruskan karena sesungguhnya dimanapun, di daerah surplus seperti Badung, Kota Denpasar dan Jakarta sekalipun, kemiskinan masih tetap ada. Merupakan tugas pemerintah untuk menangani hal tersebut guna menurunkan angka kemiskinan yang ada. Data 4 % anak terlantar dari Dinas Sosial Bali untuk Karangasem jika dibanding daerah lain termasuk relatih rendah.
Ia mengharapkan masyarakat bisa memahami masalah kemiskinan secara proporsional bukan secara emosional dan provokatif. Bahkan kalau bisa, Karangasem tetap ingin sebagai Kabupaten tertinggal karena memang masih memiliki data kemiskinan relatif tinggi namun Pemerintah Pusat tidak memperbolehkan hal tersebut. Dengan kondisi yang ada sekarang, Karangasem masih bisa dan dibolehkan mengakses berbagai program dan sumber pendanaan dari Pusat untuk membiayai berbagai pembangunan di Karangasem terkait penanganan ketertinggalan dan kemiskinan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) I Wayan Gede Mustika menambahkan, upaya serius Pemkab Karangasem untuk mengeliminir dan mengurai kemiskian ditunjukkan melalui upaya pemetaan penyebab kemiskinan sebagai cikal bakal untuk menuntaskan penanganan angka keluarga miskin yang saat ini masih relatif tinggi.
Dari gambaran pemetaan kemiskinan yang telah ada diharapkan dapat menjadi rujukan SKPD terkait untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja dengan memaksimalkan dukungan anggaran dari APBD 2011 serta tahun-tahun selanjutnya. (Din/*)
Komentar