IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Ungkap Transaksi Mencurigakan, PPATK Harus Didukung

IndonesiaBicara.com-Jakarta, (29/02/12). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 2000 transaksi mencurigakan di DPR menjadi sorotan publik. Pasalnya, transaksi itu dirasa tidak wajar oleh sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR. Aparat penegak hukum dituntut harus berani bertindak mengungkap transaksi itu.

Menanggapi hal ini anggota Komisi III DPR Syaiful Tamliha khawatir isu ini hanya sebagai pengalihan isu. Walau mengaku belum melihat secara langsung temuan itu dia menekankan pada peran Badan Kehormatan DPR untuk bertindak. Selain itu PPATK harus menyampaikan data itu ke Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) untuk ditindak lanjuti.

Terkait temuan itu Syaiful menjelaskan untuk pencegahan korupsi yang terjadi di DPR, KPK harus mengungkap kepada publik berapa jumlah anggota DPR yangg belum melaporkan harta kekayaannya. Dimaksudkan agar publik dapat mengetahui apakah wajar atau tidak penghasilan anggota DPR.

Syaiful berpendapat koordinasi PPATK dengan KPK penting untuk memantau transaksi tidak wajar DPR. Saat ini penyalahgunaan wewenang aparatur negara sangat rentan. Karena tidak semua apratur negara tingkat kesadaran hukumnya tinggi. Maka wajar jika rakyat sudah tidak percaya dengan lembaga negara termasuk DPR, ungkapnya.

“KPK perlu beritahu masyarakat siapa saja anggota DPR yang belum melapor harta kekayaannya,” kata dia dalam acara diskusi yang diselenggarakan organisasi mahasiswa di Jakarta, Minggu (26/02).

Pada kesempatan yang sama aktifis LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Khaddafi menyebut temuan PPATK itu karena belum valid. Menurutnya kalau hanya ditemukan 2000 transaksi mencurigakan tergolong masih sedikit dibandingkan dengan dana yang anggaran di DPR. Walau setuju dengan gebrakan PPATK menemukan transaksi mencurigakan Ucok juga mengingatkan bahwa PPATK harus mampu menyentuh pihak lainnya.

Misalnya pihak-pihak terdekat yang berada di lingkungan anggota dewan yang bersangkutan seperti staf ahli dan partai politik.

Ucok berharap agar KPK bisa lebih intensif berkoordinasi dengan KPK untuk mengungkap berbagai kasus terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diindikasi mengarah pada korupsi. Temuan transaksi mencurigakan itu bisa lebih banyak jika PPATK serius dan di dukung oleh lembaga negara lainnya. Terutama memberi anggaran yang proporsional untuk mendukung penelusuran PPATK.

“Anggaran yang diberi kepada PPATK Tahun 2011 untuk mengusut kasus terorisme Rp 16,9 milyar, sedangkan anggaran tahun 2011 untuk mengawasi keuangan pejabat publik tidak sebesar itu. Jadi terorisme menjadi lebih prioritas ketimbang mengawasi keuangan pejabat publik,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 2 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.