IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

TUNTUT KESEJAHTERAAN, GURU HONORER DATANGI DPRD KABUPATEN TANGERANG

Indonesiabicara.com—TIGARAKSA (15/10/2018) Ratusan tenaga honorer dari guru sampai dengan bidang kesehatan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka melakukan dengar pendapat terkait kesejahteraan tenaga honorer yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari Pemkab Tangerang secara baik, Senin (15/10).

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Nuryana, mengatakan, sebelumnya pada 27 September 2018 kami sudah melayangkan surat audiensi kepada Komisi 2 dan selanjutnya kami mendapatkan panggilan untuk melakukan audiensi. Kami ingin mengusulkan betapa susahnya menjadi guru honorer di Kabupaten Tangerang yang semakin lama bekerja upahnya semakin rendah dari upah sebesar Rp. 1,7 juta menjadi Rp. 800 ribu dan harus disamakan dengan honorer yang baru bekerja.

“Kami sangat kecewa dengan peraturan pemerintah yang membatasi umur untuk diangkat menjadi PNS dan dinilai semakin sulit. Kami meminta kesejahteraan untuk guru honorer sesuai dengan UMR dan kami mengusulkan Perbup tentang guru SD yang mengajar harus mendapatkan SK dari Bupati untuk mendapatkan sertifikasi”, terang Nuryana.

Lanjutnya, Jaminan kesehatan BPJS untuk honorer Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum ada, sedangkan di daerah lain bisa mengeluarkan tetapi di Kabupaten Tangerang tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan dimana masalahnya. Selain itu, Kami meminta agar dicabut keputusan Menpan RB no 36 dan 37 tahun 2018 terkait pembatasan umur untuk K2 menjadi CPNS yang dinilai sangat merugikan oleh para tenaga kerja honorer.

“Peraturan Kemenpan RB dinilai merugikan honorer K2 yang membatasi umur untuk ikut dalam perekrutan CPNS”, ujar Nuryana.

Selain itu anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Fahrudin mengatakan, Komisi II yang membindangi pendidikan akan melanjutkan dan menyelesaikan permasalahan guru honorer yang saat ini menuntut adanya kehidupan yang layak dan dipermudah dalam perekrutan CPNS dengan melihat masa kerja yang sudah puluhan tahun.

“Guru honorer yang ada di Kabupaten Tangerang sangat berbeda dengan wilayah di Kota Tangsel dan Kota Tangerang yang sudah mendapatkan kesejahteraan yang layak”, jelasnya.

Guru honorer hanya mengharapkan adanya bantuan dari BOSDa (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), seperti diketahui SK Bupati hanya diperuntukan kepada Dinas Pendidikan dan selanjutnya guru honorer mendapatkan SK penugasan dari Dinas Pendidikan untuk mengajar di sekolah. Untuk status menjadi PNS seharusnya para guru honorer mendapatkan kemudahan sesuai dengan masa kerja dan seluruhnya sudah disampaikan kepada Pemkab Tangerang terkait permasalahan guru honorer.

“Kami akan mengusahakan kepada tenaga kerja honorer K2 yang sudah melewati batas umur 35 tahun akan diusahakan adanya kontrak Pegawai Pemda Pekerja Kontrak (P3K) yang diharapkan dapat membantu kesejahteraan para tenaga honor di Kabupaten Tangerang”, tandas Fahrudin. (Adit/*).

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Berapa jumlah 15 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.