IndonesiaBicara.com-Mataram, (07/05/11). Menyingkapi adanya perbedaan cara pandang dalam penanganan terhadap Jamaah Ahmadiyah khususnya di NTB antara pihak pemerintah NTB dan ormas Islam, dimana Pemerintah Propinsi NTB melalui Gubernur lebih mengedepankan cara pembinaan (dakwah) sedangkan ormas Islam sendiri meminta agar dilakukan pembubaran terlebih dahulu kemudian dilakukan pembinaan (dakwah)
Walaupun demikian, ormas Islam tetap mendukung langkah dari pemerintah dan sebagai bentuk dukungan tersebut dibentuklah Lembaga Pemantau Pelaksana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008.
Ketua Lembaga Pemantau SKB 3 Menteri, H Husni Thamrin mengatakan bahwa tujuan dibentuknya lembaga tersebut adalah memantau seluruh kegiatan pengurus dan warga Jamaat Ahmadiyah di NTB selain itu juga akan melakukan evaluasi terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi maupun kabupaten/kota terhadap pengurus dan warga Jamaah Ahmadiyah sehingga diarahkaan kembali kepangkuan Islam.
Sedangkan yang menjadi tujuan terakhir adalah membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kesesatan Ahmadiyah sesuai dengan fatwa rabitha alam islami dan MUI.
“Kita akan melakukan sosialiasi kepada masyarakat tetang kesesatan Ahmadiyah selama kurun waktu 4 bulan kedepan,” ucapnya ketika ditemui disela-sela dialog para tokoh agama tentang Ahmadiyah, Sabtu (07/05) pagi.
Menurutnya, bahwa langkah yang dilakukan oleh lembaga yang dipimpin tersebut tidak lain adalah untuk mengingatkan dan evaluasi terhadap program pemerintah karena jika tidak ada yang evaluasi maka pemerintah dikatakan sering sering lupa.
Ditambah pula anggota DPRD K0ta Mataram dari PPP ini, bahwa dibentuknya lembaga ini untuk memastikan Jamaah Ahmadiyah tidak melanggar SKB 3 Menteri. Sebab kita lihat semenjak di tanda tangani SKB 3 Menteri ini masih terdapat aktivitas penyebaran aliran ahmadiyah meski hanya menggunakan fasilitas pesan singkat (sms), imbuhnya.
Sementara itu, dialog yang diselenggarakan oleh tokoh agama dan ormas islam bertempat di Mushallah DPRD Kota Mataram, sedianya berbentuk debat terbuka yang akan dihadiri oleh sejumlah pengurus Jamaah Ahmadiyah namun dibatalkan sepihak oleh pengurus Ahmadiyah karena mereka menilai debat tersebut hanya akan menghakimi mereka dan lokasinya dinilai tidak netral, dan selama poin-poin yang akan menjadi bahan debat tidak berdasarkan kesepakatan bersama maka pihak Ahmadiyah tidak akan pernah hadir.
Namun walaupun demikian, pihak lembaga ini menantang balik pihak pengurus Ahmadiyah untuk mengundang mereka bahkan menantang untuk Mujadalah (sumpah)
“Kami siap diundang balik oleh mereka kapanpun dan dimanapun bahkan,“ tantang Husmi Thamrin. (*)
Komentar