IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Kepastian Pilkada 2010 Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tulang Bawang

IndonesiaBicara.com-Bandar Lampung (30/09). Pelaksanaan Pilkada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya Wilayah Tulang Bawang Barat dan Mesuji, yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Tulang Bawang masih perlu adanya pertimbangan dari KPUD Provinsi Lampung, mengingat kinerja KPUD Kabupaten Tulang Bawang dalam menyelenggarakan pemilu sudah banyak permasalahan.

Penghitungan suara ulang Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II untuk DPR RI Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Tulang Bawang dimana KPUD Tulang Bawang tidak mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PHPU.C-VII/2009 yang memenangkan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan KPUD Tulang Bawang belum melaksanakan instruksi KPU Pusat melalui KPUD Provinsi Lampung mengenai usulan kursi Legislatif untuk DOB Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

KPUD Provinsi Lampung melakukan rapat (12/09) pembahasan mengenai akan dibentuknya Dewan Kehormatan (DK) Tulang Bawang untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan KPUD Kabupaten Tulang Bawang. Terkait dengan hal tersebut KPUD Provinsi Lampung juga seharusnya bisa mempertimbangkan apakah layak KPUD Kota Bandar Lampung melaksanakan Pilkada 2010 di Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

Pendapat KPUD Provinsi Lampung dan KPUD Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan Pilkada 2010 di wilayah Mesuji dan Tulang Bawang Barat masih kontroversi dengan pernyataan Gubernur Provinsi Lampung Sjachroedin ZP yang meghendaki penundaan wilayah tersebut dengan mempertimbanan persiapan beberapa hal yang lebih baik seperti melengkapi administrasi pemerintahan misalnya perkantoran, perangkat legislatif, sistem administrasi pendudukan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan adanya pendapat tersebut seyogyanya KPUD Kabupaten Tulang Bawang sebagai penyelenggara Pilkada 2010 berkordinasi dengan Pemkab Tulang Bawang sedangkan KPUD Provinsi Lampung berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk meminimalisir masalah sejak awal, mengingat pelaksanaan pilkada di daerah pemekaran masih mengandalkan anggaran yang berasal dari kabupaten induk. (deny)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 12 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.